Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Jumat (21/8/2026). Hunian vertikal tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah bersama BUMN yaitu PT KAI dan Bank BTN untuk menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tengah kota.
Turut hadir Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, serta Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Syafrin Liputo.
Hunian Terjangkau Manggarai dibangun di atas lahan seluas sekitar 2,1 hektare milik PT KAI yang berada di kawasan strategis Stasiun Manggarai. Pembangunan tahap awal akan dimulai di Blok G dengan luas sekitar 6.900 meter persegi.
Secara keseluruhan, kawasan tersebut direncanakan memiliki delapan tower hunian vertikal, terdiri dari tiga tower di Blok G dengan total 1.276 unit dan lima tower di Blok F dengan total 2.508 unit. Setiap tower memiliki 24 lantai dengan tiga pilihan tipe hunian, yakni studio seluas 28 meter persegi, tipe 36, dan tipe 45.
Lokasi hunian yang berada di kawasan Transit Oriented Development (TOD) menjadi salah satu keunggulan proyek ini. Penghuni nantinya memiliki akses langsung ke berbagai moda transportasi publik, seperti KRL Commuter Line, KA Bandara, dan kereta api antarkota, serta terhubung dengan akses menuju MRT, LRT, dan TransJakarta. Kawasan ini juga berada dekat dengan rumah sakit rujukan nasional, pusat bisnis, serta berbagai akses jalan utama.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pembangunan Hunian Terjangkau Manggarai merupakan wujud kolaborasi lintas pihak dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau di lokasi strategis.
“Ini adalah kolaborasi bersama BUMN, dalam hal ini PT KAI dan BTN. Di tempat ini Pak Bobby dan Pak Nixon bersama-sama membangun dan membiayai perumahan. Yang mudah-mudahan akan selesai dalam 18 bulan,” ujar Menteri Maruarar.
Menurutnya, hunian tersebut akan menggunakan skema rumah susun milik (rusunami) dengan tenor pembiayaan yang dapat mencapai hingga 40 tahun. Masyarakat juga akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam proses kepemilikan, termasuk subsidi biaya proses, serta dapat melakukan pemesanan sejak pembangunan mencapai 20 persen.
Pembangunan hunian juga didukung dengan kemudahan perizinan berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan.
Menteri Maruarar menegaskan bahwa penyediaan hunian di pusat kota harus tetap memastikan rumah diberikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Calon penghuni akan mengikuti ketentuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025, termasuk kriteria dan persyaratan untuk memperoleh kemudahan pembangunan dan perolehan rumah. Ketentuan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan hunian subsidi tepat sasaran dan benar-benar ditempati oleh masyarakat yang membutuhkan.
Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan proyek tersebut menegaskan komitmen PT KAI untuk mengoptimalkan aset perusahaan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, tanpa mengesampingkan kebutuhan dan kenyamanan operasional perkeretaapian.
“Konsepnya membawa tiga prinsip, yaitu layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Kita ingin menyediakan hunian di tengah kota yang berkualitas dan terjangkau bagi MBR. Kita akan terus menjaga supaya yang menempati adalah MBR sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Permen PKP,” kata Bobby.
Selain hunian, kawasan tersebut juga akan dilengkapi sekitar 150 unit ruang usaha atau retail sebagai fasilitas pendukung bagi penghuni.
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi dimulainya pembangunan hunian vertikal di pusat Kota Jakarta tersebut. Menurutnya, penyediaan hunian layak merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan amanat keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
“Pemerintah ditantang untuk memenuhi sila kelima Pancasila yang sampai saat ini belum banyak dirasakan karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni. Saya bangga dengan proyek ini karena kita mulai menciptakan hunian layak bagi masyarakat luas, dan akhirnya kita bisa melihat proyek hunian vertikal di pusat Kota Jakarta,” ujar Hashim.
Hashim juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas dan pemeliharaan hunian dalam jangka panjang. Menurutnya, keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menjaga kualitas hunian setelah ditempati masyarakat.
Pembangunan Hunian Terjangkau Manggarai diharapkan menjadi contoh pemanfaatan aset negara secara produktif untuk menjawab kebutuhan hunian masyarakat di kawasan perkotaan. Dengan dukungan konektivitas transportasi publik, pembiayaan perumahan, serta kolaborasi lintas sektor, proyek ini diharapkan dapat menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan dekat dengan pusat aktivitas masyarakat. (*)
