Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (19/8/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi penyediaan perumahan bagi keluarga penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PKP dan BGN membahas kebutuhan hunian bagi keluarga penerima manfaat MBG yang masih menghadapi persoalan perumahan, baik karena kondisi rumah yang belum memiliki hunian maupun huniannya belum layak. Kolaborasi tersebut akan didukung dengan pemadanan data dan persiapan sistem untuk memastikan keluarga penerima manfaat MBG yang mendapatkan Program Bedah Rumah tetap sesuai dengan kriteria penerima bantuan.
Menteri PKP menyatakan siap mendukung program strategis pemerintah, termasuk MBG yang dilaksanakan BGN. Menurutnya, sektor perumahan memiliki sejumlah program yang dapat dikolaborasikan untuk memberikan manfaat lebih luas bagi keluarga penerima MBG.
“Kami berdiskusi, BGN memegang salah satu program paling strategis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Kami senang melihat berbagai gebrakan Pak Sudaryono. Dari Kementerian PKP, ada tiga program strategis yang bisa kita dorong, yaitu FLPP, KPP, dan Program Bedah Rumah,” ujar Maruarar.
Maruarar menjelaskan, FLPP terus menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi, baik rumah tapak maupun rumah susun. Sementara Kredit Program Perumahan (KPP) dapat dimanfaatkan untuk membantu orang tua penerima MBG yang memiliki atau menjalankan usaha, terutama pelaku UMKM, dalam mengembangkan usahanya sekaligus menggerakkan perekonomian keluarga.
Adapun Program Bedah Rumah tahun ini mengalami peningkatan signifikan menjadi 400.000 unit. Untuk mendukung keluarga penerima MBG yang membutuhkan perbaikan hunian, Kementerian PKP akan menyiapkan data dan sistem sebagai dasar penetapan kuota khusus Program Bedah Rumah bagi keluarga penerima manfaat MBG pada tahun depan. Pelaksanaannya tetap akan mengacu pada kriteria penerima Program Bedah Rumah.
“Kami siap mendukung. Kuota untuk Program Bedah Rumah bagi penerima MBG akan kami siapkan. Data dan sistemnya akan segera kami siapkan. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa berjalan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan BGN menerima berbagai pengaduan dan masukan dari masyarakat, termasuk dari SPPI, mitra, maupun masyarakat penerima manfaat MBG. Dalam sejumlah pengaduan tersebut, terdapat masyarakat yang menyampaikan persoalan lain di luar pemenuhan gizi, termasuk kondisi rumah yang mereka tempati.
Menurut Sudaryono, persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program MBG perlu didukung dengan berbagai program pemerintah lainnya agar manfaat yang diterima masyarakat semakin menyeluruh.
“Kami menghadap Pak Ara untuk mendapatkan arahan sekaligus difasilitasi agar penerima MBG dapat memperoleh program prioritas dari Kementerian PKP. Banyak anak-anak yang mendapatkan MBG, tetapi kita juga melihat kondisi keluarga dan rumah yang mereka tempati masih perlu mendapat perhatian,” ujar Sudaryono.
Melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan gizi anak melalui MBG, tetapi juga memperhatikan kondisi tempat tinggal dan ketahanan ekonomi keluarga penerima manfaat sehingga dukungan pemerintah dapat dirasakan secara lebih menyeluruh. (*)
