Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta jajaran bertemu dengan Ketua Umum DPP Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kawendra Lukistian di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (19/8/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi untuk memperluas akses perumahan bagi para pelaku ekonomi kreatif, yang termasuk dalam pekerja sektor informal.
Menteri PKP mengatakan Kementerian PKP memiliki sejumlah program yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang berlaku, mulai dari Program Bedah Rumah, rumah subsidi FLPP baik rumah tapak maupun rumah susun, hingga Kredit Program Perumahan (KPP).
“Masih banyak yang membutuhkan Program Bedah Rumah. Banyak juga yang membutuhkan rumah subsidi FLPP, baik tapak maupun rusun, dan juga KPP. Tentu kita harus sesuaikan dengan peraturan yang ada, tata kelola juga harus kita perhatikan. Tapi jangan sampai regulasi membatasi kita untuk berbuat baik kepada masyarakat,” ujar Menteri Maruarar.
Maruarar menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan program perumahan dapat menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir memberikan dukungan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas dan organisasi yang memiliki jaringan luas seperti Gekrafs, dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap program perumahan.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau. Kementerian PKP juga terus mendorong agar program perumahan dapat menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan, termasuk pekerja sektor informal, sebagai bagian dari upaya menghadirkan negara bagi seluruh masyarakat.
Ketua Umum Gekrafs Kawendra Lukistian menyampaikan bahwa Gekrafs memiliki jaringan di seluruh provinsi di Indonesia serta perwakilan di 11 negara. Menurutnya, masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan dukungan untuk memiliki hunian yang layak, sementara sebagian lainnya memiliki potensi untuk turut berkontribusi dalam sektor perumahan.
“Kami berterima kasih kepada Pak Menteri PKP. Banyak pejuang ekonomi kreatif yang belum memiliki hunian yang layak. Di sisi lain, ada juga pejuang ekonomi kreatif yang memiliki potensi di bidang perumahan. Tentu ini bisa menjadi ruang kolaborasi antara Gekrafs dan Kementerian PKP,” ujar Kawendra.
Kawendra berharap para pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh akses terhadap berbagai program perumahan pemerintah, termasuk rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurutnya, akses tersebut penting mengingat banyak pekerja ekonomi kreatif memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda dengan pekerja formal.
Ia mencontohkan seorang tukang tambal ban di Jawa Timur yang telah berhasil memiliki rumah melalui FLPP. Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa akses pembiayaan perumahan juga dapat diperluas kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal.
“Kami melihat kemarin di Jawa Timur ada tukang tambal ban yang bisa memiliki rumah melalui FLPP. Kami berharap teman-teman di ekonomi kreatif, seperti musisi dan lainnya, juga bisa mengakses program tersebut,” katanya. (*)
