Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan para pengembang senior nasional untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berdiskusi dengan para pengembang senior di Wisma Mandiri 2 Lantai 21, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyerap masukan, kritik, serta pengalaman lapangan dari pelaku industri properti dalam memperkuat ekosistem perumahan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP memaparkan capaian kinerja dan berbagai program unggulan Kementerian PKP melalui penayangan video capaian kementerian. Pembahasan mencakup percepatan Bedah Rumah, penyediaan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), KUR Perumahan, Rusun Subsidi, serta penguatan gotong royong melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) swasta.
Menteri PKP menegaskan bahwa keberhasilan Program 3 Juta Rumah membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, pemerintah daerah, serta masyarakat. Selain memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, pemerintah juga mendorong regenerasi pelaku usaha agar sektor perumahan semakin sehat dan berkelanjutan.
“Untuk Republik ini kita harus menciptakan pengembang-pengembang baru yang bertanggung jawab dan berkualitas, saya tidak ragu untuk itu,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Menteri PKP juga menyampaikan bahwa regenerasi pengembang mulai tumbuh dan akan terus didorong untuk mendukung percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat.
“Jadi sekarang sudah ada regenerasi pengembang perumahan, dan Desember kami akan melaksanakan akad massal 71.000 rumah di Jawa Timur,” imbuh Menteri Ara.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan perkembangan integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam rencana tata ruang daerah. Pembahasan ini menjadi penting untuk memberikan kepastian tata ruang sekaligus mendukung percepatan pembangunan perumahan tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian.
Secara agregat nasional, progres verifikasi usulan LP2B telah mencapai 87,53 persen, melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen dari luasan Lahan Baku Sawah (LBS).
Sebanyak 30 provinsi telah melampaui target pemenuhan usulan di atas 87 persen. Sementara itu, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada delapan provinsi yang masih perlu mempercepat pemenuhan target, yakni Riau, Jambi, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua.
Kepastian tata ruang tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi pengembangan perumahan sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan administrasi terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang masih ditemui di lapangan.
Para peserta juga mengevaluasi berbagai tantangan pembangunan perumahan, mulai dari keterbatasan harga rumah, proses administrasi pertanahan, hingga kebutuhan peningkatan kuota rumah subsidi yang lebih berkualitas.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menyampaikan langkah pemerintah dalam mendorong pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen bagi masyarakat kecil melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya kepemilikan rumah dan meningkatkan keterjangkauan hunian bagi masyarakat.
Selain itu, pembahasan insentif perpajakan menjadi salah satu poin penting untuk menekan harga rumah sehingga semakin terjangkau masyarakat. Para pengembang senior mengapresiasi kebijakan pemerintah yang terus memperpanjang fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti.
Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), bersama para pengembang senior juga menyampaikan usulan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final atas sewa ruang mal dari 10 persen menjadi 5 persen sebagai salah satu masukan kebijakan untuk mendukung iklim usaha sektor properti.
Pengembangan hunian vertikal juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Pemerintah mendorong skema pembiayaan Rusun Subsidi melalui KPR inden sebagai salah satu solusi untuk mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh hunian vertikal yang layak di kawasan perkotaan.
Pertemuan juga membahas hibah lahan Meikarta yang menjadi salah satu terobosan strategis dalam kolaborasi pemerintah dan swasta untuk mendukung penyediaan hunian dalam rangka menyukseskan Program 3 Juta Rumah.
Di sela pertemuan, Menteri Dalam Negeri juga melakukan koordinasi secara daring dengan jajaran pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait penanganan masyarakat terdampak gempa.
Berdasarkan data per 19 Agustus 2026, bencana di wilayah NTT telah menyebabkan kerusakan pada sektor permukiman dengan total 11.925 rumah warga terdampak.
Menteri PKP meminta agar data kerusakan rumah dapat segera dilengkapi dan dikelompokkan berdasarkan tingkat kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat. Data yang akurat diperlukan agar penanganan rumah terdampak dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan sesuai tingkat kebutuhan masyarakat.
“Terkait bencana di NTT kami jajaran Kementerian PKP turut berdukacita dan siap mensupport NTT untuk penanganan yang cepat dan tepat terkait rumah yang terdampak,” ujar Menteri PKP.
Para pengembang senior memberikan apresiasi terhadap berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat sektor perumahan dan properti. Mereka menilai kebijakan yang mendorong keterjangkauan hunian dan menjaga daya beli masyarakat perlu terus dilanjutkan melalui sinergi pemerintah dan dunia usaha.
Mantan Menteri Perumahan Rakyat, Siswono Yudo Husodo, menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian PKP dalam waktu relatif singkat serta dampaknya terhadap masyarakat.
“Selamat atas prestasi Kementerian PKP dengan waktu yang singkat sudah mencapai program-program yang sangat bermanfaat untuk rakyat. Terima kasih kepada Kementerian PKP dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang produktif,” ujar Siswono Yudo Husodo.
Sementara itu, pengembang senior MS Hidayat menegaskan komitmen dunia usaha untuk terus mengikuti perkembangan regulasi dan bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung program perumahan nasional.
“Seluruh aspek real estate dan properti telah menggunakan model yang update dan mengikuti aturan yang ada, jadi kita akan meneruskan program ini dan bersinergi dengan pemerintah untuk mensukseskan program yang telah dicanangkan,” ujar MS Hidayat
Sinergi pemerintah dan dunia usaha tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan semakin cepat, tepat sasaran, berkualitas, serta mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. (*)
