BERITA

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengusulkan adanya revisi Undang-undang Perumahan untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. "Kami mengusulkan adanya revisi Undang -Undang Perumahan. Kami butuh masukan dari Komisi V DPR agar Undang-Undang tersebut bisa berjalan efektif di lapangan," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (19/5/2025). Menurutnya UU Perumahan saat ini belum memuat sejumlah hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan seperti pemenuhan lahan, pembiayaan perumahan serta keterlibatan Pemerintah daerah dalam program perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan peta jalan menuju pembangunan dan renovasi 3 juta rumah kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI. Menteri PKP meminta dukungan dan masukan dari Komisi V DPR agar pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa terlaksana dengan baik di lapangan guna mendorong penyediaan dan pembangunan rumah bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. "Adanya peta jalan perumahan akan membantu mencapai target kami mencapai 3 juta rumah. Kami minta bantuan dan dukungan dari Komisi V agar pelaksanaanya sesuai prosedur dan datanya sesuai aturan yang berlaku," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait pada Rapat Kerja Komisi V di Jakarta, Senin (19/5/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan mengalokasikan sebanyak 1.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara. Untuk memiliki rumah subsidi tersebut masyarakat bisa memanfaatkan KPR FLPP agar bisa memiliki rumah layak dan terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. "Hari ini saya bersama Bupati Halmahera Tengah hari ini bersama Kepala BPS dan Bupati Halmahera Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman alokasi kuota rumah subsidi bagi MBR sebanyak 1.000 rumah," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait siap menyerahkan temuan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP atas dugaan kasus korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur ke Kejaksaan Negeri. Penyaluran Program BSPS di Kabupaten Sumenep pada tahun anggaran 2024 dinilai tidak tepat sasaran dan perlu penyelidikan lebih lanjut sehingga diketahui siapa yang bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi tersebut. "Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kami siap mendukung pemberantasan korupsi dan Itjen Kementerian PKP telah menemukan adanya dugaan kasus dugaan korupsi Program BSPS di Kabupaten Sumenep ke Kejaksaan Agung," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).