Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerima kunjungan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos di Wisma Mandiri II Lantai 21, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Eselon I Kementerian PKP, Ketua BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, serta Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo. Dalam kesempatan itu, Menteri PKP menyampaikan sebagai tindak lanjut pertemuan ini, akan dilakukan rencana kunjungan kerja dalam waktu dekat ke Provinsi Bengkulu dan Maluku Utara untuk melihat langsung pelaksanaan program perumahan di daerah.
Agenda pertemuan difokuskan pada percepatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP/rumah subsidi), Kredit Program Perumahan, serta penguatan program pembiayaan mikro perumahan melawan rentenir melalui kolaborasi SMF dan PNM.
Menteri PKP menyampaikan bahwa untuk tahun 2026, kuota BSPS direncanakan meningkat hingga 400 ribu unit dari sebelumnya sekitar 45 ribu unit. Pemerintah juga menargetkan intervensi di 100 kabupaten/kota dengan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi, dengan alokasi minimal 100 unit per daerah pada tahap awal.
Selain itu, Kementerian PKP mendorong pembangunan kawasan hunian strategis yang dekat dengan sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, pasar, kawasan industri, dan pusat aktivitas masyarakat.
“Kami ingin perumahan rakyat itu mudah, cepat, dan murah, sekaligus terintegrasi dengan fasilitas publik dan sumber penghidupan masyarakat,” ujar Menteri PKP.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pelaksanaan BSPS secara transparan melalui Pemilihan Toko Terbuka, yang akan dilakukan sosialisasi di Maluku Utara sebagai proyek percontohan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan.
Gubernur Bengkulu menyampaikan bahwa daerahnya telah menjalankan program bedah rumah melalui dukungan Baznas dan melibatkan toko bangunan lokal sehingga mampu menekan biaya sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Melalui sinergi pusat dan daerah, Kementerian PKP berkomitmen mempercepat pembangunan perumahan rakyat yang layak, terjangkau, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
