Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/1/2025).
Dalam rapat lintas kementerian tersebut, dibahas langkah-langkah konkret percepatan bantuan perumahan dan sosial bagi masyarakat terdampak bencana. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Sosial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pusat Statistik (BPS), serta para kepala daerah dari wilayah terdampak.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas koordinasi lintas lembaga yang dinilainya berjalan sangat baik dan mendalam. “Saya melihat koordinasinya sangat baik. Rapat dengan Kementerian Sosial, LKPP, BNPB, BPS, dan juga kepala daerah berjalan konstruktif. Saya senang, karena sudah ada timetable yang jelas mulai dari survei, validasi data, hingga percepatan pelaksanaan pembangunan,” ujar Maruarar.
Menurut Maruarar, Kementerian PKP siap mendukung penuh proses survei dan validasi data di lapangan. “Kami sudah siap menurunkan tim untuk membantu survei langsung. Walaupun kewenangannya berada di Pemda dan BNPB, kami tetap bergerak dalam semangat gotong royong. Prinsipnya, kalau bisa cepat, jangan ditunda,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan kesepakatan dengan BNPB, pembagian tanggung jawab pembangunan hunian akan dilakukan secara terstruktur. “Kementerian PKP akan menangani pembangunan rumah di lokasi satu hamparan besar, misalnya 100 hingga 500 unit, sementara rumah-rumah yang berdiri sendiri di desa akan menjadi tanggung jawab BNPB,” jelas Maruarar.
Kementerian PKP juga telah menyampaikan data awal lokasi terdampak yang telah disurvei, yaitu delapan lokasi di Aceh, empat di Sumatera Utara, dan tujuh di Sumatera Barat. “Kami berharap langkah ini bisa mempercepat pemulihan. Prinsipnya gotong royong, walaupun kewenangan utama di BNPB dan Pemda, kami tetap siap membantu,” kata Maruarar.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kecepatan pendataan dan validasi untuk percepatan penyaluran bantuan. Ia menjelaskan bahwa bantuan rumah dibagi berdasarkan tingkat kerusakan: Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.
“Bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang dikoordinasikan oleh BNPB. Untuk rusak berat, termasuk rumah yang hanyut, akan disiapkan hunian sementara atau dana tunggu hunian Rp600 ribu per KK per bulan selama tiga bulan. Sambil itu, hunian tetap (huntap) akan dibangun. Huntap on-site oleh BNPB, dan huntap satu hamparan oleh Kementerian PKP,” jelas Tito.
Ia juga menekankan pentingnya relokasi untuk daerah-daerah rawan bencana yang masih dihuni masyarakat. “Daerah yang berpotensi rawan, seperti di tepi jurang, juga harus direlokasi. Ini bagian dari langkah pencegahan,” katanya.
Mendagri menegaskan bahwa keberhasilan percepatan bantuan sangat bergantung pada kecepatan pendataan oleh pemerintah daerah, validasi oleh BPS dan Dukcapil, serta percepatan pengajuan dari BNPB ke Kementerian Keuangan. “Semakin lama masyarakat tinggal di tenda, berarti pemulihan belum selesai. Maka, kecepatan pendataan dan koordinasi menjadi kunci agar anggaran segera tersalurkan,” ujar Tito.
Menutup rapat, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan komitmen untuk memastikan seluruh proses berjalan cepat, tepat, dan sesuai aturan. “Fokusnya jelas, cepat, benar sesuai aturan, dan berkualitas. Kami mendukung penuh langkah Pak Mendagri dan arahan Presiden agar seluruh kekuatan bangsa bergerak bersama. Semangat gotong royong ini adalah kekuatan kita,” tegas Maruarar. (Jay)
