Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong penanganan kawasan kumuh secara komperhensif, terpadu, dan berkelanjutan di wilayah Papua Barat Daya. Penanganan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik permukiman, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri PKP, Maruarar Sirait saat menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Menteri PKP menjelaskan bahwa penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni, penataan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), hingga pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Upaya tersebut akan dikolaborasikan dengan dukungan pembiayaan dan pendampingan, termasuk melalui sinergi dengan PNM dan SMF.
“Konsepnya harus utuh. Tidak hanya rumah dan lingkungannya yang dibenahi, tetapi juga potensi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat akan didorong, dididik, dan dilatih agar mampu meningkatkan taraf hidupnya,” ujar Menteri PKP.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga membahas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai salah satu instrumen penting dalam penanganan kawasan permukiman. Menteri PKP memastikan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya akan mendapatkan akses program BSPS secara adil dan proporsional.
Penetapan kuota BSPS dilakukan berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data BPS, wilayah Pulau Papua memiliki persentase penduduk miskin yang relatif tinggi sehingga menjadi prioritas dalam kebijakan perumahan nasional.
Selain BSPS, Menteri PKP mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan berbagai program perumahan lainnya, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembebasan PBB dan BPHTB, serta Kredit Program Perumahan (KPP), guna mendorong pembangunan kawasan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.
“Manfaatkan Kredit Program Perumahan agar developer, kontraktor, toko bangunan, dan UMKM menyala,” tegas Menteri PKP.
Menteri PKP berharap melalui penanganan kawasan kumuh yang terintegrasi dengan berbagai program perumahan dan pembiayaan, kualitas permukiman dan kehidupan masyarakat Papua Barat Daya dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan. (*)
