Humbang Hasundutan — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 sebanyak 19 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Peninjauan langsung dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Desa Lintongnihuta untuk memastikan proses penetapan penerima bantuan berjalan tepat sasaran serta melihat kondisi rumah masyarakat yang akan mendapatkan bantuan.
Samosir — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,6 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung peningkatan kualitas hunian serta penataan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Anggaran tersebut terdiri dari Rp11,5 miliar untuk penataan kawasan kumuh di 25 titik lokasi serta Rp11,1 miliar untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 556 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Samosir.
Toba — Pemerintah terus mempercepat upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui alokasi besar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Di Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 19.668 unit BSPS disiapkan pada Tahun Anggaran 2026. Untuk memastikan ketepatan sasaran, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turun langsung meninjau calon penerima bantuan di Kabupaten Toba. Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri PKP melihat langsung kondisi rumah warga yang diusulkan sebagai penerima bantuan, sekaligus berdialog dengan masyarakat.
Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan penataan jalan di kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan penguatan ekonomi masyarakat. Penataan ini direncanakan dilaksanakan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema kolaborasi dengan berbagai pihak, Rabu (18/3/2026). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, menegaskan bahwa penataan kawasan tidak harus selalu bergantung pada anggaran pemerintah, melainkan dapat dilakukan melalui sinergi dan gotong royong lintas sektor.
