Tomohon – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meninjau lokasi rumah tapak subsidi di Perumahan Grazia Residence 2 milik mantan atlet nasional bulu tangkis Greysia Polii di Kota Tomohon, Kamis (9/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP memberikan apresiasi atas kualitas pembangunan rumah subsidi yang dinilai baik serta komitmen pengembang dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Minahasa – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meninjau langsung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, Kamis (9/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP meninjau langsung rumah milik Ibu Afni, seorang ibu rumah tangga dengan tiga anak yang dinilai tidak layak huni. Kondisi rumah tersebut tidak memiliki pondasi, jendela sudah rusak dan berlubang, serta atap yang rapuh dan bocor saat hujan.
Minahasa – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus melakukan tinjauan ke Perumahan Subsidi Jaya Chidaatma Home di Desa Koka, Kabupaten Minahasa, Kamis (9/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP menilai fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan sudah cukup baik, terutama kondisi jalan dan ketersediaan air bersih yang mendukung kenyamanan penghuni. Ia juga berdialog langsung dengan warga terkait kondisi lingkungan perumahan, termasuk potensi banjir dan keamanan.
Aceh Besar, Aceh– Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penyediaan lahan dan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana alam di Provinsi Aceh. Hal ini dinilai penting agar proses pemulihan kehidupan masyarakat dapat segera berjalan optimal melalui penyediaan hunian yang layak dan aman. “Hari ini kami ingin membahas pembangunan hunian tetap. Saat ini, banyak kabupaten dan kota yang terkena bencana belum memiliki lahan untuk pembangunan tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mendiskusikan penyediaan lahan untuk hunian tetap di daerah-daerah yang terdampak bencana,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, H. Irmawan, S.Sos., M.M.
Manado – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan berbagai inovasi pembiayaan perumahan guna mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut disampaikan dalam acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 di Manado, Kamis (9/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP secara langsung menyetujui peningkatan kuota rumah subsidi untuk Provinsi Sulawesi Utara dari 3.000 unit di 2025 menjadi 15.000 unit di 2026. Di Sulawesi Utara, Kementerian PKP juga meningkatkan alokasi program bedah rumah/BSPS dari 748 unit di 2025 menjadi 8.198 unit di 2026 atau meningkat hampir 10 kali lipat.
Medan, 9 April 2026 — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memaparkan progres penanganan pascabencana sektor permukiman dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Provinsi Sumatera Utara, Kamis (9/4). Dalam pertemuan yang berlangsung di Belawan, Kota Medan, Komisi V DPR RI yang dalam kesempatan tersebut dipimpin oleh anggota DPR RI Musa Rajekshah memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan Kementerian PKP dalam mempercepat penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
