BERITA

Guna membahas mengenai usulan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Danantara, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara untuk melakukan diskusi bersama di Kantor BP Tapera Ruang Rapat Lantai 7, Menara Mandiri II di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 – Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2025). "Dari Kementerian PKP nantinya program ini kan diintegrasikan dengan target pencapaian 3 juta rumah yang disebut sebagai penguatan sumber pendanaan. Yang sumber pendanaan kan ada GWM BI, kemudian juga untuk dukungan FLPP, untuk ekspansi FLPP menjadi 350.000. Nah ini bagian juga dari penguatan pendanaan, kombinasi pendanaan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel usai melakukan diskusi Usulan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Bapak Maruarar Sirait didampingi Sekjen, Irjen, Staf Khusus, Staf Ahli dan Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bertemu dengan Wakil Menteri, Sekjen dan jajaran Bappenas untuk menyampaikan sikap resmi kementerian kami terkait rencana pinjaman luar negeri di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan penandatanganan nota kesepahaman di Ruang Sidang Utama (RSU) Gedung A Lantai 3 Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaksanakan rapat koordinasi lanjutan terkait rencana usulan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri. Rapat ini dilaksanakan di ruang rapat Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, sebagai bagian dari upaya penyusunan program perumahan untuk rakyat. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Bappenas, Bapak Putut Hari Satyaka; Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Abdul Malik Sadat Idris; serta para pejabat dari Kementerian PKP dan Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian PKP diwakili oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PKP.