Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/1/2025). Dalam rapat lintas kementerian tersebut, dibahas langkah-langkah konkret percepatan bantuan perumahan dan sosial bagi masyarakat terdampak bencana. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Sosial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pusat Statistik (BPS), serta para kepala daerah dari wilayah terdampak.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerima kunjungan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos di Wisma Mandiri II Lantai 21, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Eselon I Kementerian PKP, Ketua BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, serta Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo. Dalam kesempatan itu, Menteri PKP menyampaikan sebagai tindak lanjut pertemuan ini, akan dilakukan rencana kunjungan kerja dalam waktu dekat ke Provinsi Bengkulu dan Maluku Utara untuk melihat langsung pelaksanaan program perumahan di daerah.
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong penanganan kawasan kumuh secara komperhensif, terpadu, dan berkelanjutan di wilayah Papua Barat Daya. Penanganan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik permukiman, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Menteri PKP, Maruarar Sirait saat menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Bandung - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama ekosistem perumahan menggelar rapat koordinasi untuk membahas tiga isu strategis pengembangan perumahan di Provinsi Jawa Barat, yakni keterkaitan pertambangan, perizinan perumahan, dan pembiayaan, di Bandung, Kamis (22/1/2026). Rapat koordinasi dihadiri oleh jajaran Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, asosiasi pengembang perumahan, perbankan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah guna menciptakan iklim pembangunan perumahan yang kondusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat.
