BERITA

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk Pengadaan Barang/ Jasa di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adanya dukungan LKPP diharapkan dapat meningkatkan capaian pembangunan perumahan sekaligus mendorong pelaksanaan pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian PKP. "Kami meminta dukungan LKPP dalam tender cepat di lingkungan Kementerian PKP," ujar Menteri PKP di Kantor LKPP, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak melalui program rumah subsidi sebagai solusi utama menghadapi backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit. Dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Akad Massal 1000 Debitur KPR Subsidi BRI, Menteri Maruarar menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah menetapkan kuota rumah subsidi tahun ini sebanyak 350.000 unit dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan. "Kuota tahun ini naik sekitar 75 persen dari tahun sebelumnya. Ini bukan kenaikan biasa, ini lompatan besar," ujarnya di Menara BRILian di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh guna melakukan konsultasi terkait Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PKP. Kementerian PKP berharap masukan, saran serta pendampingan dari BPKP agar pelaksanaan pembangunan rumah untuk Rakyat dalam Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan anggaran yang ada.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Jumat (1/8/2025). Pertemuan ini membahas arsitektur kebijakan perumahan nasional, serta strategi integrasi program 3 juta rumah dalam pidato kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 2025 yang akan datang. Dalam pertemuan tersebut, Wamen PKP menegaskan pentingnya menjaga konsistensi antara janji kampanye Presiden dan implementasi nyata di lapangan. "Program 3 juta rumah harus menjadi wajah konkret dari komitmen Presiden terhadap rakyat. Jangan sampai ada jurang antara yang dijanjikan dan yang dikerjakan," tegas Wamen Fahri.