Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk membahas potensi pemanfaatan lahan aset negara guna pembangunan rumah susun (rusun) dan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Kamis (16/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengidentifikasi sejumlah aset negara, termasuk lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta, yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat. "Saya merasa senang, tadi soal tanah kereta api yang ada di Jakarta, itu jelas itulah aset negara sudah disampaikan seperti itu," ujar Menteri Ara.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan segera menggelar rapat lanjutan bersama sejumlah BUMN untuk mempercepat pemanfaatan aset negara tersebut. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat pukul 15.00 WIB.
"Besok jam 15.00 WIB, kita rapat dengan BUMN, kemudian juga dengan kereta api (PT KAI) dan BUMN lainnya untuk aset negara, supaya segera bisa digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia," katanya.
Selain itu, Menteri Ara mengungkapkan bahwa Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid juga akan menugaskan jajaran teknis untuk memberikan penjelasan terkait status lahan-lahan yang akan dimanfaatkan, termasuk lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta.
"Besok juga Pak Nusron akan menugaskan dirjen dari sini untuk menjelaskan kepada teman-teman, apa alasan-alasannya dan kejelasan seperti tanah yang ada di Tanah Abang itu jelas adalah aset negara," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima data awal terkait potensi pembangunan rusun di sekitar 10 kota baru yang dinilai memiliki kebutuhan hunian tinggi bagi masyarakat. "Yang kedua, kami sudah mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru. Di antaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, kemudian Kubu Raya, kemudian beberapa titik lainnya. Di Jawa Timur juga sudah diberikan datanya kepada kami," jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan membentuk tim bersama lintas kementerian dan lembaga untuk melakukan survei lapangan di lokasi-lokasi tersebut. "Kemudian kita bersepakat akan membuat tim bersama yang melakukan survei-survei di lokasi itu," tutup Menteri Ara.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi MBR sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal. (Jay)
