Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kesiapan pemerintah dalam mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan usai pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Kementerian PKP telah mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk pembangunan hunian tetap, mulai dari sumber daya manusia hingga tim teknis yang akan turun ke lapangan.
“Kami Kementerian PKP sudah siap, SDM sudah siap dan kami sudah menyiapkan sejak beberapa bulan lalu tiga eselon satu untuk turun ke lapangan. Saat ini kami menunggu penetapan lokasi dan jumlah dari pemerintah daerah. Begitu ditentukan, kami siap langsung membangun hunian tetap bagi saudara-saudara kita korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh,” ujar Menteri Maruarar.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah pusat berharap pembangunan hunian tetap dapat segera dimulai agar masyarakat terdampak bencana dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa percepatan pembangunan hunian tetap sangat bergantung pada kecepatan pendataan dari pemerintah daerah. Ia menyampaikan telah memberikan tenggat waktu hingga Rabu pekan depan bagi pemerintah daerah untuk menyerahkan data lengkap.
“Pembangunan hunian tetap ini tergantung dari kecepatan data pemda. Kami memberikan deadline sampai Rabu pekan depan. Secara paralel, BPS dan BNPB juga akan turun membantu proses pendataan. Jika hingga batas waktu tersebut data belum siap, maka daerah yang sudah siap datanya akan didahulukan untuk pembangunan,” tegas Tito.
Ia juga menargetkan pembangunan hunian tetap dapat diselesaikan pada tahun ini, dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya bertugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan hunian tetap dari pemerintah daerah yang terdampak bencana. Hingga saat ini, BPS telah menerima usulan dari 12 kabupaten/kota yang telah diverifikasi dan divalidasi.
“Mayoritas usulan hunian tetap berasal dari masyarakat yang rumahnya rusak berat, hilang, atau berada di daerah rawan bencana. Kami terus membantu mempercepat proses verifikasi agar pembangunan dapat segera dilakukan,” jelas Amalia.
Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan bahwa terdapat 53 daerah yang terdampak bencana, namun delapan daerah di antaranya tidak mengajukan usulan hunian tetap. "Dari 45 daerah yang menjadi fokus, baru 12 kabupaten/kota yang telah menyampaikan data, sehingga masih terdapat 33 kabupaten/kota yang akan dikejar dalam waktu satu minggu ke depan," ujarnya.
Pemerintah berharap dengan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat segera dimulai dan rampung pada tahun 2026.(Jay)
