BOGOR – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim mengunjungi sejumlah penerima bantuan Program Bedah Rumah di Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Sabtu (7/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung hasil perbaikan rumah sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar memberikan perubahan terhadap kualitas hunian dan kenyamanan masyarakat.
Program Bedah Rumah di Kota Bogor menunjukkan peningkatan alokasi yang signifikan. Pada 2025, Kota Bogor memperoleh alokasi sebanyak 188 unit, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 1.234 unit. Peningkatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni agar semakin banyak masyarakat dapat menempati hunian yang lebih aman dan layak.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP dan Wali Kota Bogor melihat langsung rumah milik Indrawati, Eneng Suratmi, dan Mayendra yang telah selesai diperbaiki melalui Program Bedah Rumah. Sebelum mendapatkan bantuan, ketiga rumah tersebut mengalami kerusakan pada bagian struktur bangunan maupun atap sehingga kerap mengalami kebocoran saat hujan dan berisiko membahayakan penghuninya.
Indrawati, seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suami dan anaknya, mengungkapkan bahwa kondisi rumahnya sebelum diperbaiki cukup mengkhawatirkan. Sejumlah bagian struktur bangunan seperti sloof dan ring balok telah rapuh, dinding mengalami keretakan, sementara genteng rusak parah dan menyebabkan kebocoran ketika hujan. Bahkan, rangka atap rumah yang sebelumnya menggunakan bambu sudah dalam kondisi hampir ambruk saat akan diperbaiki.
“Dulu kondisi rangka atapnya masih menggunakan bambu. Waktu tukang mau memperbaiki, kondisinya sudah mau ambruk. Tahun-tahun sebelumnya saya selalu mengajukan bantuan, tetapi prosesnya lambat dan berbelit. Alhamdulillah, tahun ini proses pengajuan sampai pengerjaannya sangat cepat,” ungkap Indrawati.
Manfaat serupa juga dirasakan Eneng Suratmi, seorang penjual soto yang memiliki penghasilan sekitar Rp2,5 juta per bulan. Sebelum diperbaiki, rumah yang dihuni bersama tiga anggota keluarganya mengalami kerusakan pada bagian sloof dan kolom. Rumah tersebut juga belum memiliki ring balok, sementara sebagian genteng rusak dan menyebabkan kebocoran saat hujan lebat.
“Dulu kalau hujan rumah sering bocor. Alhamdulillah, sekarang kalau hujan sudah tidak bocor lagi,” ujar Eneng. Perbaikan rumahnya berlangsung sejak 27 Juni hingga Agustus 2026.
Sementara itu, Mayendra yang bekerja sebagai sopir angkutan umum dan memiliki penghasilan sekitar Rp3 juta per bulan juga merasakan perubahan setelah rumahnya diperbaiki. Sebelumnya, rumah yang dihuni bersama tiga anggota keluarganya mengalami kerusakan pada sloof dan kolom, tidak memiliki ring balok, serta memiliki dinding yang sebagian besar retak. Atap berbahan asbes juga telah rusak berat sehingga sering bocor dan berisiko ambruk.
Selain memperbaiki kondisi fisik rumah, pemerintah juga mendorong pemberian kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program sertipikasi tanah gratis. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi Kementerian PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terutama bagi penerima Program Bedah Rumah yang belum memiliki sertipikat tanah.
Melalui program tersebut, rumah masyarakat diperbaiki agar lebih layak huni, sementara tanah tempat rumah berdiri juga didorong untuk memiliki kepastian hukum. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pemberian 1 juta sertipikat tanah gratis untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan demikian, bantuan yang diterima masyarakat tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih aman dan nyaman, tetapi juga membantu memberikan kepastian hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku. (BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PKP/ ILH)
