BOGOR – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi rumah sekaligus tempat usaha Tri Mulyoko penerima manfaat Kredit Program Perumahan (KPP) melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung manfaat program pembiayaan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kredit Program Perumahan ini merupakan Program Presiden Prabowo Subianto untuk rakyat. KPP tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru," ujar Menteri PKP
Kunjungan ke tempat usaha Tri di Kota Bogor menjadi gambaran bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Dirinya juga mengapresiasi inisiatif Tri yang bersedia membina masyarakat lain agar memiliki keterampilan dan kemampuan untuk membuka usaha secara mandiri.
“Ini luar biasa. Pak Tri tidak hanya mengembangkan usahanya sendiri, tetapi juga mau membantu mendidik dan mempersiapkan orang lain agar bisa bekerja dan berwirausaha. Kita ingin semakin banyak masyarakat yang menjadi pengusaha dan mampu membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Menteri PKP berharap model pemberdayaan seperti yang dilakukan Tri dapat dikembangkan di Kota Bogor dan daerah lainnya. Dengan dukungan pemerintah daerah, perbankan, dan instansi terkait, pelaku usaha yang telah berkembang diharapkan dapat menjadi percontohan sekaligus tempat belajar bagi calon wirausaha baru.
Kementerian PKP, imbuhnya, akan mendorong koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kota Bogor serta dinas terkait agar manfaat program KPP dapat diperluas, tidak hanya bagi penerima kredit, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan keterampilan.
"Saya yakin KPP ini bermanfaat bagi masyarakat dan di Kota Bogor ini untuk melihat langsung hasil nyata keberhasilan KPP. Perkembangan usaha Tri yang dinilai menjadi contoh nyata bagaimana akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha produktif," ujarnya.
“Kalau bisa mudah, cepat, dan bunganya terjangkau, masyarakat akan sangat terbantu. Bunganya 6 persen per tahun. Saya minta pelayanan yang sudah baik ini terus dipertahankan, dijalankan secara profesional, dan bersih tanpa pungutan liar,” tegasnya.
Dirinya menambahkan, pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata bagi masyarakat, termasuk melalui akses pembiayaan yang dapat mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Berdasarkan paparan yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, penyaluran KPP melalui BRI telah mencapai sekitar Rp13,4 triliun, sementara total penyaluran program yang dilaporkan mencapai sekitar Rp31,14 triliun. Dari sisi penerima manfaat, pembiayaan untuk pelaku usaha mikro telah menjangkau sekitar 119.500 orang, sedangkan pembiayaan pada sisi penyediaan perumahan telah menjangkau sekitar 1.500 penerima.
Menteri PKP menilai tingginya minat masyarakat menunjukkan bahwa akses pembiayaan yang terjangkau sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sektor perumahan. Oleh karena itu, ia mendorong percepatan penyaluran dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Melalui Kredit Program Perumahan, Kementerian PKP berharap semakin banyak masyarakat dapat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta membuka kesempatan kerja bagi lingkungan sekitarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga berdialog dengan perwakilan BRI yakni Kepala Unit BRI Semplak Reza Danaprayoga,
Manager Bisnis Mikro I Nyoman Tri dan Pimpinan Cabang BRI Bogor Dewi Sartika Kurniawan Setyantoro mengenai proses penyaluran Kredit Program Perumahan. Dia menekankan pentingnya layanan pembiayaan yang cepat, mudah, terjangkau, dan transparan agar semakin banyak pelaku usaha dapat mengakses permodalan.
"Pengajuan kredit mikro di BRI dapat dilayani dengan cepat, bahkan dalam waktu satu hari untuk pengajuan tertentu. Untuk pembiayaan di bawah Rp100 juta, program ini juga memungkinkan penyaluran tanpa agunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku," kata
Kepala Unit BRI Semplak Reza Danaprayoga.
Tri Mulyoko warga RT. 02/RW 10 Semplak Barat, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Jawa Barat merupakan pelaku usaha jasa servis elektronik yang memanfaatkan pembiayaan KPP sebesar Rp100 juta untuk mengembangkan usahanya. Melalui dukungan pembiayaan dengan suku bunga 6 persen per tahun, Tri mampu meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan keluarganya secara signifikan sekaligus membangun rumahnya sebagai tempat usaha.
"Saya membuka usaha Jasa servis elektronik dan isteri membuka usahapembuatan makanan ringan. KPP ini kami manfaatkan untuk renovasi rumah yakni mengubah lantai 1 menjadi tempat usaha dan lantai 2 untuk kamar tidur serta penyelesaian dinding dan kolom perapian balkon serta pemasangan plafon bawah atap. Alhamdulillah sekarang rumah nyaman dan usaha terus naik omzetnya," katanya sambil berkaca-kaca.
Dalam dialog bersama Menteri PKP, Tri mengungkapkan bahwa sebelum memperoleh fasilitas KPP, usahanya menghadapi beban bunga pinjaman sekitar 12 persen. Setelah mendapatkan pembiayaan melalui program pemerintah, beban bunga tersebut turun menjadi 6 persen per tahun.
“Dulu omzet saya sekitar Rp12 juta sampai Rp13 juta. Alhamdulillah, sekarang bisa meningkat hingga Rp23 juta. Keuntungan bersih yang sebelumnya sekitar Rp7 juta, sekarang bisa mencapai Rp17 juta sampai Rp18 juta,” ungkap Tri.
Walikota Bogor Dedie Abdu Rachim yang turut mendampingi kunjungan tersebut menyambut baik keberhasilan Tri dalam meningkatkan kapasitas usahanya. Menurutnya, pelaku usaha yang berhasil dan bersedia berbagi keterampilan dapat menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus membantu menekan angka pengangguran.
"Kami siap mengusulkan agar usaha Tri dapat dikembangkan menjadi tempat pelatihan keterampilan kerja atau lembaga pelatihan kerja (LPK), sehingga masyarakat dapat belajar keterampilan servis elektronik dan memiliki bekal untuk memasuki dunia kerja maupun membangun usaha sendiri," katanya.
(BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PKP/ RIS)
