JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi pelaksanaan Kredit Program Perumahan (KPP) yang dinilai mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mendorong pengembangan sektor perumahan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri PKP saat menghadiri Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, serta dihadiri Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi.
Dalam rapat tersebut, Menteri PKP memaparkan perkembangan pembiayaan sektor perumahan yang mencakup dukungan bagi pengembang perumahan, pedagang bahan bangunan, penyedia jasa konstruksi, serta masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah. “Kredit Program Perumahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan UMKM untuk memperluas akses rumah layak. Untuk sektor pengembangan perumahan dialokasikan Rp 5 Triliun, pedagang bahan bangunan Rp 3 Triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp 1 Triliun. Totalnya Rp10 triliun untuk mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan,” ujar Maruarar.
Selain pembiayaan bagi pelaku usaha, pemerintah juga mendorong akses pembiayaan bagi masyarakat melalui program yang mendukung peningkatan kualitas dan kepemilikan rumah.
Berdasarkan data yang dipaparkan Menteri PKP, pembiayaan tersebut mencakup sekitar 95 ribu rumah untuk renovasi, 11 ribu rumah untuk pembelian, dan 10 ribu rumah untuk pembangunan. Dengan demikian, total sasaran pembiayaan mencapai sekitar 117 ribu rumah. “Kalau dijumlahkan, ada sekitar 117 ribu rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp19 triliun. Jika digabungkan dengan pembiayaan untuk ekosistem usaha perumahan, totalnya sekitar Rp30 triliun,” jelasnya.
Menurut Maruarar, kebijakan pembiayaan tersebut menjadi langkah penting untuk menggerakkan perekonomian sekaligus membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak. Dukungan pembiayaan tidak hanya menyasar konsumen rumah, tetapi juga pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dari rantai pasok pembangunan perumahan.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP secara khusus menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI atas kontribusinya dalam penyaluran pembiayaan program perumahan. Dari data yang ada BRI mencatatkan penyaluran pembiayaan terbesar dengan nilai sekitar Rp 13 triliun. Menteri PKP menilai dukungan perbankan sangat penting untuk memastikan program pemerintah dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, dari sisi persebaran wilayah, Jawa Tengah mencatatkan penyaluran sekitar Rp 6,7 Triliun, disusul Jawa Timur sebesar Rp 4,8 Triliun dan Jawa Barat sebesar Rp 4,6 Triliun. "Keberhasilan program pembiayaan perumahan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, regulator, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Bunga Rendah, Pembiayaan Harus Berpihak kepada Rakyat," tegasnya
Maruarar menekankan bahwa kebijakan pembiayaan UMKM harus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang. Menurutnya, pelaku UMKM perlu memperoleh akses pembiayaan dengan persyaratan dan suku bunga yang terjangkau agar dapat meningkatkan kapasitas usaha tanpa terbebani biaya pinjaman yang tinggi. Dirinya menilai kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan pembiayaan bagi usaha kecil merupakan langkah tepat untuk memperkuat ekonomi rakyat.
“Jangan sampai UMKM diberikan bunga yang tinggi, sementara pengusaha besar justru mendapatkan bunga yang rendah. Kebijakan pembiayaan harus berpihak kepada rakyat dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang,” tegas Maruarar.
Menteri PKP juga menyoroti kemudahan akses pembiayaan bagi pinjaman bernilai hingga Rp 100 juta yang, berdasarkan skema yang dipaparkan, dapat diberikan tanpa agunan dengan bunga sebesar 0,5 persen per bulan. Skema tersebut dinilai dapat membantu pelaku UMKM mengakses modal usaha secara lebih terjangkau.
Menteri PKP mengapresiasi dukungan Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta perbankan dalam mendorong pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kredit Program Perumahan merupakan salah satu instrumen strategis untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional. Melalui dukungan pembiayaan yang tepat sasaran, program ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi, memperkuat UMKM, membuka peluang usaha, dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Pak Menko, serta seluruh pihak yang mendukung program ini. Kami berharap Kredit Program Perumahan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” tutup Maruarar.
Rapat koordinasi tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program kredit tahun 2026 sekaligus penetapan target dan arah kebijakan program kredit untuk 2027. Selain kredit perumahan, pemerintah juga menetapkan sejumlah target pembiayaan untuk mendukung sektor usaha, pertanian, industri padat karya, dan pemberdayaan perempuan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa total target program kredit pemerintah pada 2027 mencapai Rp394,2 triliun. Target tersebut terdiri atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp325 triliun, Kredit Usaha Pertanian sebesar Rp1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya sebesar Rp600 miliar, Kredit Perumahan sebesar Rp30 triliun, serta Kredit Program Perempuan Sejahtera sebesar Rp30 triliun.
"Pertama, tadi kita bahas terkait Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat. Untuk tahun 2027, kita tetapkan target KUR sebesar Rp394 triliun secara keseluruhan, dengan rincian berbagai program kredit, termasuk KUR sebesar Rp325 triliun dan kredit perumahan sebesar Rp30 triliun," ujar Airlangga.
Airlangga menjelaskan, target KUR pada 2027 mengalami peningkatan dibandingkan target tahun 2026 sebesar Rp295 triliun. Pemerintah juga mendorong perluasan pemanfaatan kredit untuk berbagai sektor, termasuk kepemilikan kekayaan intelektual (intellectual property) serta pembiayaan bagi nelayan agar akses terhadap sumber permodalan semakin luas.
Khusus untuk sektor perumahan, dukungan pembiayaan sebesar Rp30 triliun dirancang melalui dua sisi, yakni sisi pasokan (supply) dan sisi permintaan (demand). Dari sisi pasokan, pembiayaan diarahkan untuk mendukung pengembangan ekosistem perumahan, pedagang bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi. Sementara dari sisi permintaan, pembiayaan akan dimanfaatkan untuk renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah.
Maruarar turut menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas kebijakan yang memberikan kemudahan akses bagi calon pembeli rumah subsidi melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan minat dan transaksi rumah subsidi dalam beberapa bulan terakhir.
Ia menyampaikan bahwa pada 2025, realisasi pembelian rumah subsidi mencapai sekitar 278.000 unit. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah program rumah subsidi dan meningkat sekitar 50.000 unit dibandingkan rekor sebelumnya pada 2023 yang mencapai sekitar 228.000 unit.
"Akibatnya, positif sekali. Dalam tiga bulan ini, semenjak kebijakan itu dibuat, peminatan dan transaksi rumah subsidi meningkat. Tahun lalu itu terbesar sepanjang sejarah, yaitu 278.000 rumah yang dibeli oleh rakyat," ungkap Maruarar.
Ia juga menyampaikan rencana penyelenggaraan kegiatan akad massal rumah subsidi pada 17 Desember mendatang di Malang, Jawa Timur, dengan target sekitar 71.000 unit rumah di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperluas kepemilikan rumah subsidi sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan dukungan terhadap penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program kredit pemerintah, termasuk program perumahan dan pemberdayaan UMKM. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar dukungan sektor jasa keuangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan program prioritas pemerintah.
"Tadi kami melaksanakan koordinasi yang diinisiasi oleh Pak Menko, dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Kami akan mendukung sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan untuk pelaksanaan program perumahan maupun program UMKM," ujar Friderica.
Friderica juga menjelaskan bahwa OJK memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). OJK menyiapkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak di delapan kabupaten di NTT dengan jangka waktu hingga tiga tahun guna membantu meringankan beban masyarakat dan menjaga keberlanjutan akses pembiayaan.
Selain itu, OJK mendorong percepatan akses keuangan daerah melalui pengembangan ekosistem keuangan inklusif, termasuk bagi masyarakat di desa-desa nelayan. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait agar kelompok nelayan memperoleh akses pembiayaan yang dapat mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PKP/ RIS)
