JAKARTA – Senyum bahagia terpancar dari wajah Suparmi dan Nurheny saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi rumah mereka di kawasan Menteng Rawa Panjang, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Rumah kedua warga tersebut kini telah selesai direnovasi melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah. Hunian yang sebelumnya membutuhkan perbaikan kini menjadi tempat tinggal yang lebih layak, sehat, aman, dan nyaman bagi keluarga.
Kunjungan Menteri PKP yang akrab disapa Menteri Ara ini bukan sekadar meninjau hasil pembangunan. Ia juga berdialog langsung dengan penerima bantuan untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Ara didampingi Wakapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Adex Yudiswan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo.
“Siapa pun pengusulnya untuk program Bedah Rumah ini, pasti diperhatikan oleh Presiden Prabowo. Hari ini kita bisa lihat dengan kolaborasi semua pihak, program Bedah Rumah sangat bermanfaat dan tentunya tepat sasaran,” ujar Menteri Ara.
Salah satu penerima bantuan yang dikunjungi Menteri Ara adalah Suparmi, warga Menteng Rawa Panjang RT 10/RW 07. Ibu Suparmi yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp500.000 per bulan tinggal bersama satu anggota keluarga lainnya di rumah seluas 17,8 meter persegi dengan status tanah girik. Dengan penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan, memperbaiki rumah secara mandiri bukanlah perkara mudah bagi Suparmi. Kebutuhan sehari-hari menjadi prioritas, sementara biaya renovasi rumah membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Melalui Program Bedah Rumah, Suparmi memperoleh bantuan untuk memperbaiki huniannya. Ia juga menunjukkan komitmen melalui kontribusi swadaya keluarga sebesar Rp12 juta dalam proses renovasi.
Kini, rumah Suparmi telah selesai diperbaiki sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang lebih layak bagi keluarganya.
Menteri Ara berdialog langsung dengan Suparmi untuk melihat kondisi rumah setelah direnovasi sekaligus memastikan kualitas hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan.
Bagi keluarga berpenghasilan terbatas, rumah yang layak bukan sekadar bangunan, melainkan tempat berlindung, membangun kehidupan, dan memberikan rasa aman bagi anggota keluarga.
Menteri Ara juga mengunjungi rumah Nurheny, warga Menteng Rawa Panjang, RT 11/RW 07. Ibu Nurheny merupakan pelaku usaha laundry rumahan dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan. Dia tinggal bersama lima anggota keluarga di rumah seluas 74 meter persegi dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM), serta turut memberikan dukungan swadaya sebesar Rp12 juta untuk proses perbaikan rumah.
Melalui Program Bedah Rumah, hunian Nurheny kini telah selesai direnovasi. Ia turut berkontribusi melalui swadaya sebesar Rp12 juta untuk mendukung proses perbaikan rumah.
Kondisi rumah yang lebih layak diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga sekaligus mendukung aktivitas Nurheny dalam menjalankan usaha laundry dari rumah.
Bagi Suparmi dan Nurheny, rumah yang telah selesai direnovasi menjadi awal untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Sedangkan bagi pemerintah, perubahan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan perumahan pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Kunjungan Menteri PKP menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan perumahan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Kedua penerima bantuan tersebut menjadi gambaran bagaimana kolaborasi pemerintah dan masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas hunian keluarga berpenghasilan rendah.
Pemerintah melalui Kementerian PKP terus memperluas jangkauan Program Bedah Rumah untuk membantu semakin banyak keluarga memperoleh hunian yang layak. Pada 2026, alokasi Program Bedah Rumah di Provinsi DKI Jakarta meningkat menjadi 10.300 unit, dibandingkan 158 unit pada 2025.
Dari total tersebut, sebanyak 10.000 unit dialokasikan untuk kawasan perkotaan dan 300 unit untuk kawasan pesisir. Alokasi untuk wilayah perkotaan tersebar di lima kota administrasi, masing-masing sebanyak 2.000 unit untuk Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Sementara itu, Kepulauan Seribu memperoleh alokasi sebanyak 300 unit.
Khusus Jakarta Selatan, sebanyak 2.000 unit dialokasikan untuk 10 kecamatan dan 46 kelurahan. Kecamatan Setiabudi memperoleh alokasi 122 unit, termasuk 11 penerima bantuan di Kelurahan Menteng Atas. Usulan calon penerima bantuan di wilayah tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty.
Peningkatan alokasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas manfaat program perumahan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan membutuhkan dukungan untuk memperbaiki kondisi tempat tinggalnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pentingnya penggunaan data sosial ekonomi dan verifikasi lapangan dalam menentukan penerima bantuan pemerintah. Menurutnya, data dan pengecekan langsung diperlukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan. “Dari hasil pengecekan lapangan, bantuan ini jadi lebih tepat sasaran,” ujar Amalia. Pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah agar dukungan pemerintah dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan secara transparan dan akuntabel.
Kementerian PKP juga mendorong agar peningkatan kualitas hunian berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan di Menteng Atas, Menteri Ara bersama rombongan melanjutkan agenda ke Taman Batu Raya untuk berdialog dengan masyarakat dan menyaksikan penyerahan sertifikat tanah secara simbolis kepada warga. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
Penyerahan sertifikat secara simbolis diberikan kepada perwakilan warga dari wilayah Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor, yakni Siti, Maman, Naman, Asep Selamat, Moh. Tamim yang diwakili anaknya, serta Santoso dari Kota Bekasi.
Menteri PKP menegaskan bahwa peningkatan kualitas hunian masyarakat harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Selain itu, masyarakat mendapatkan sosialisasi pembiayaan usaha ultra mikro dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat kemampuan ekonomi keluarga.
Menteri Ara menegaskan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari memperbaiki rumah, memberikan kepastian hukum atas tanah, hingga membuka akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, masyarakat juga mendapatkan sosialisasi program pembiayaan ultra mikro dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang difasilitasi melalui sinergi Kementerian PKP. Program ini diharapkan dapat memperluas akses permodalan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, dengan tingkat bunga sebesar 8 persen sehingga dapat membantu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga
Selain itu, Menteri PKP juga berdialog dengan salah satu debitur KUR Perumahan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bapak Isnianto, yang memperoleh pembiayaan sebesar Rp350 juta dengan bunga 6 persen untuk mengembangkan usaha rumah kos.
Dalam dialog tersebut, Isnianto menyampaikan bahwa proses pengajuan KUR Perumahan berlangsung cepat, yakni sekitar dua hari, tanpa adanya pungutan liar. Ia berharap program pembiayaan tersebut dapat terus dilanjutkan karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif.
“Rumahnya dibedah, ekonominya ditingkatkan dengan KUR Perumahan dan PNM, dan bagaimana tanahnya yang belum bersertifikat bisa diurus dan gratis!” tegas Menteri Ara.
Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengapresiasi kolaborasi pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat. Dia berharap manfaat program Bedah Rumah, sertifikasi tanah gratis, PNM, dan KUR Perumahan dapat menjangkau lebih banyak warga pada tahun mendatang. "Melalui Program BSPS, Kementerian PKP berkomitmen terus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak. Sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, perbankan, serta masyarakat menjadi kunci agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.
(BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PKP /HRS)
