JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) menyiapkan proyek percontohan (pilot project) penataan perumahan dan kawasan permukiman terpadu di lima kota di Indonesia. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian, mempercepat penanganan kawasan kumuh, memperbaiki sanitasi, serta memperkuat sistem pengelolaan sampah perkotaan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
"Selain penyediaan hunian layak, pengelolaan sampah menjadi salah satu isu strategis. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat perkotaan menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, mulai dari pengurangan timbulan sampah, pemilahan dari sumbernya, hingga pengolahan dan pemanfaatan kembali," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait bersama jajaran ADEKSI di Kantor Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Gedung Pertamina PKP, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan ini juga membahas sinkronisasi regulasi, penguatan peran pemerintah daerah dan DPRD, serta pengembangan model penataan kawasan permukiman yang dapat direplikasi di berbagai kota. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa keberhasilan program perumahan dan kawasan permukiman membutuhkan perencanaan yang matang, regulasi yang jelas, serta pelaksanaan yang transparan dan akuntabel serta setiap program harus memiliki konsep yang terukur, penerima manfaat yang tepat, dan dukungan teknis maupun pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui sinergi Kementerian PKP dan ADEKSI, penataan kawasan permukiman diharapkan tidak hanya menghasilkan hunian yang lebih layak, tetapi juga menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat, tertata, dan berkelanjutan
Menteri PKP menegaskan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah dan DPRD merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan, penguatan regulasi daerah, dukungan penganggaran, penyediaan infrastruktur dasar, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat.
"Aspek penting yang prinsipil dari program yang akan kita lakukan di antaranya konsep, regulasi, penerima manfaat, dan semua aspek teknis termasuk keuangan. Kami siap bekerja sama selama tujuannya baik dan tidak melanggar aturan," ujar Menteri yang akrab disapa Ara tersebut. Ara menekankan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD menjadi faktor penting untuk memastikan program perumahan dan kawasan permukiman berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Umum ADEKSI, Danve Ishak Palit, menilai persoalan persampahan di perkotaan tidak hanya disebabkan oleh tingginya volume sampah, tetapi juga keterbatasan fasilitas penampungan dan pengolahan. "Masalah yang terjadi di kota terkait sampah ini adalah jumlahnya pasti banyak, tetapi wadah pembuangannya terbatas. Maka dari itu harus dilakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi jumlahnya," ujar Danve.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian PKP bersama ADEKSI membahas berbagai kendala regulasi yang menghambat optimalisasi pengelolaan sampah di daerah. Pembahasan mencakup harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penguatan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, serta dukungan regulasi terhadap investasi teknologi pengolahan sampah modern, termasuk pemanfaatan sampah menjadi energi (waste-to-energy).
Kementerian PKP juga mendorong integrasi pengelolaan sampah dalam perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Pengelolaan sampah diharapkan menjadi bagian dari perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sekaligus mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan penanganan kawasan permukiman kumuh.
Pendekatan ini mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari sekadar kumpul, angkut, dan buang menjadi sistem yang mengutamakan pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan berdasarkan jenis, serta pengolahan sampah organik dan anorganik secara berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, ADEKSI turut berbagi praktik pengelolaan sampah yang telah dikembangkan sejumlah pemerintah daerah. Kota Depok, misalnya, menerapkan pemilahan sampah organik dari rumah tangga menggunakan ember khusus untuk kemudian diolah melalui komposter maupun budidaya maggot. "Hasil pengolahan dapat dimanfaatkan kembali, sedangkan residunya dikelola lebih lanjut. Pendekatan ini juga dikaitkan dengan insentif bagi masyarakat melalui pengurangan beban retribusi persampahan," katanya.
Sementara itu, Kota Magelang mengembangkan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik. Program ini melibatkan masyarakat hingga tingkat kelurahan dalam edukasi dan pengolahan sampah organik, termasuk menghubungkannya dengan kegiatan pangan sebagai salah satu sumber timbulan sampah organik
Untuk sampah anorganik, pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) guna mendorong kegiatan daur ulang.
ADEKSI juga menyampaikan kesiapan untuk mendorong pengembangan skema penyerapan hasil pengolahan sampah (offtaker) melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya untuk pemanfaatan kompos hasil pengolahan sampah organik. Berbagai praktik tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati memaparkan contoh penataan kawasan permukiman yang telah dilakukan Kementerian PKP di Menteng Tenggulun, Jakarta. Melalui tayangan video, dipaparkan upaya peningkatan kualitas hunian melalui dukungan CSR pihak swasta, penataan kawasan kumuh, serta perbaikan sanitasi lingkungan. "Pengalaman tersebut menjadi salah satu contoh pendekatan kolaboratif yang dapat dikembangkan bersama pemerintah daerah. Penanganan kawasan permukiman tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki bangunan rumah, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas lingkungan, ketersediaan infrastruktur dasar, sanitasi, dan keberlanjutan pengelolaan kawasan. Upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh yang mendorong keterpaduan program, kolaborasi lintas sektor, dan keberlanjutan hasil pembangunan," harapnya.
Pertemuan ini juga menjadi bagian dari penguatan agenda Sesi III Rapat Kerja Teknis (Rakernis) III ADEKSI Tahun 2026. Kedua pihak membahas enam fokus utama kerja sama, yaitu:
1. Percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
2. Penguatan sinergi program Kementerian PKP dan pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
3. Optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD kota untuk mendukung program perumahan dan penataan permukiman.
4. Penyusunan rekomendasi kebijakan lintas sektor, termasuk harmonisasi regulasi pengelolaan sampah dan penataan kawasan.
5. Penguatan rencana tindak lanjut kerja sama kelembagaan antara Kementerian PKP dan ADEKSI.
6. Penyiapan proyek percontohan di lima kota untuk mengintegrasikan penataan perumahan, peningkatan kualitas kawasan permukiman, penyediaan PSU, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
Penentuan lima kota lokasi percontohan akan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, potensi, serta kesiapan masing-masing daerah. Dengan demikian, model yang dikembangkan diharapkan sesuai dengan persoalan di lapangan, memiliki indikator keberhasilan yang terukur, dan dapat direplikasi di kota-kota lain.
Melalui proyek percontohan ini, Kementerian PKP dan ADEKSI mendorong keterpaduan program pemerintah pusat dan daerah agar penanganan persoalan perumahan dan permukiman tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan pembangunan kawasan yang lebih baik.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Plt. Inspektur Jenderal Fris Nalle, Zet Tadung Allo, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Staf Khusus Menteri Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, serta jajaran pejabat eselon II dan III Kementerian PKP.
Dari ADEKSI hadir Ketua Umum Dance Ishak Palit, Ketua DPRD Magelang Evan Septa H. Kamil, Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna, Ketua DPRD Mojokerto Ery Purwanti, serta Wakil Direktur Eksekutif Sekretariat Nasional ADEKSI Faisal.
(BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PKP/HRS)
