JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Perdesaan atas capaian penyerapan anggaran yang menjadi salah satu yang tertinggi di lingkungan Kementerian PKP. Menteri PKP juga mendorong jajaran Ditjen Perumahan Perdesaan untuk terus mempercepat pelaksanaan program perumahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya sangat senang karena dari semua yang saya evaluasi, penyerapan anggaran yang paling tinggi salah satunya di Ditjen Perumahan Perdesaan. Terima kasih atas kerja keras Pak Dirjen dan seluruh tim,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai melakukan Evaluasi Kinerja bersama Sekretaris Jenderal Kementerian PKP dan jajaran Ditjen Perumahan Perdesaan di Jakarta, Senin (9/11/2026). Menteri PKP juga meresmikan Kantor Kementerian PKP yakni Gedung BTN Learning Center di Tebet, Jakarta.
Dalam evaluasi tersebut, Menteri PKP menilai kerja keras jajaran Ditjen Perumahan Perdesaan patut diapresiasi, terutama karena harus menjalankan berbagai tugas tambahan di tengah pelaksanaan program prioritas kementerian. Adanya evaluasi kinerja menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh program perumahan berjalan sesuai target, baik dari sisi pelaksanaan fisik maupun penyerapan anggaran.
Dalam evaluasi tersebut, Kementerian PKP menetapkan target penyerapan anggaran tahun 2026 sebesar 97 persen. Sementara itu, Ditjen Perumahan Perdesaan menyepakati target penyerapan anggaran sebesar 98 persen.
“Saya berharap Ditjen Perumahan Perdesaan bisa menjadi Direktorat Jenderal yang mampu mencapai penyerapan anggaran di atas target kementerian. Target kementerian 97 persen, sedangkan Ditjen Perumahan Perdesaan 98 persen. Saya optimistis karena timnya bekerja keras dan melakukan banyak terobosan,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan Teddy Paul H Siagian menerangkan, progres Pembangunan Hunian di saat ini Sumatera mencapai 10,7 Persen. Kementerian PKP juga mengevaluasi perkembangan pembangunan hunian di wilayah Sumatera yang dilaksanakan untuk mendukung percepatan penanganan kebutuhan perumahan masyarakat terdampak bencana.
Berdasarkan pemaparan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, progres pembangunan hunian di wilayah Sumatera saat ini mencapai 10,7 persen. Rinciannya, pembangunan di Provinsi Aceh mencakup 6.220 unit yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara terdapat 919 unit yang tersebar di dua kabupaten, yakni Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Adapun di Provinsi Sumatera Barat, pembangunan mencakup 813 unit yang tersebar di empat kabupaten/kota.
Secara keseluruhan, pembangunan hunian di ketiga provinsi tersebut mencakup 7.952 unit.
"Kami akan melakukan pemantauan secara berkala agar proses pembangunan dapat terus dipercepat, sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Selain itu enyerapan anggaran Bedah Rumah telah mencapai 93 persen. Jumlah penerima yang telah melakukan transfer dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD) tercatat sebanyak 23.000 unit. Ditjen Perumahan Perdesaan selanjutnya menargetkan peningkatan capaian LPD hingga 61 persen pada akhir November atau awal Desember 2026, harapnya. (BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PKP/ RIS)
