JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjelang akhir Tahun Anggaran 2026. Hingga 10 November 2026 pukul 12.00 WIB, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (DJPKT) mencatatkan realisasi anggaran sebesar 80,05 persen atau senilai Rp2,33 triliun dari total pagu Rp2,91 triliun.
Capaian tersebut berada di atas rata-rata realisasi anggaran Kementerian PKP yang mencapai 74,25 persen. Berdasarkan proyeksi kinerja hingga akhir tahun, DJPKT optimistis realisasi anggaran dapat mencapai 97,85 persen pada 31 Desember 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa percepatan penyerapan anggaran harus berjalan seiring dengan penyelesaian pekerjaan fisik dan pencapaian manfaat program bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya dana yang terealisasi, tetapi juga dari kualitas pembangunan dan dampak yang dirasakan penerima manfaat.
“Penyerapan anggaran bukan sekadar mengejar angka realisasi, tetapi harus dipastikan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap program harus dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan akuntabel. Tetap semangat untuk para pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dalam mengejar target hingga akhir tahun,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Dirinya meminta seluruh jajaran memperkuat koordinasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program agar target akhir tahun dapat tercapai tanpa mengabaikan kualitas pembangunan serta ketentuan yang berlaku.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menyampaikan bahwa capaian realisasi anggaran DJPKT didukung oleh pelaksanaan berbagai program strategis, mulai dari pembangunan rumah susun (rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), penanganan kawasan kumuh, hingga pembangunan infrastruktur sanitasi masyarakat.
“Capaian realisasi anggaran ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, mulai dari tingkat pusat, balai, hingga satuan kerja provinsi. Kami terus melakukan pengendalian dan evaluasi agar setiap program dapat diselesaikan sesuai target, dengan tetap memperhatikan kualitas pembangunan dan manfaat yang diterima masyarakat,” ujar Sri Haryati.
Berdasarkan data kinerja satuan kerja, realisasi anggaran tertinggi dicatatkan oleh Satker PKP Provinsi sebesar 80,11 persen. Sementara itu, Satker DJPKT Pusat mencapai 75,18 persen dan satker balai atau Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sebesar 68,99 persen.
Capaian tersebut menjadi dasar bagi DJPKT untuk terus mengakselerasi pelaksanaan program di seluruh wilayah, sekaligus memastikan proses administrasi dan penyelesaian pekerjaan berjalan sesuai jadwal.
Pada sektor pembangunan rumah susun perkotaan, DJPKT melaksanakan pembangunan sebanyak 629 unit yang tersebar dalam 13 tower. Hingga 10 November 2026, realisasi keuangan program tersebut mencapai 82,93 persen atau Rp233,78 miliar dari total pagu Rp281,89 miliar.
Salah satu proyek strategis yang terus dikawal adalah pembangunan rumah susun di Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahun Anggaran 2024–2026, dengan progres fisik mencapai 99,09 persen.
Pembangunan rusun menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang layak sekaligus mendukung kebutuhan tempat tinggal di kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan baru.
Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas 113.632 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 38 provinsi.
Hingga 10 November 2026, realisasi keuangan program telah mencapai 80,80 persen, setara dengan pembiayaan untuk 97.409 unit rumah. Sementara itu, sebanyak 13.176 unit rumah telah menyelesaikan pekerjaan fisik secara keseluruhan, dengan capaian Laporan Pemanfaatan Dana (LPD) sebesar 7,38 persen.
Program BSPS menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui dukungan perbaikan rumah agar lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditempati.
Kementerian PKP terus mendorong percepatan pelaksanaan program tersebut dengan memperkuat pemantauan lapangan, penyelesaian pekerjaan, serta pelaporan pemanfaatan bantuan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
Selain pembangunan rusun dan Bedah Rumah, DJPKT juga mempercepat program penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung kualitas lingkungan permukiman.
Pada program prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), progres fisik pembangunan telah mencapai 94,20 persen. Adapun realisasi keuangan tercatat sebesar 56,42 persen atau Rp2,55 miliar dari total pagu Rp4,52 miliar.
Program ini diarahkan untuk mendukung penyediaan infrastruktur dasar bagi 600 unit hunian yang tersebar di empat provinsi.
Sementara itu, program penanganan kawasan kumuh dengan target penataan seluas 75 hektare telah mencatatkan realisasi keuangan sebesar 29,97 persen atau Rp11,73 miliar.
Adapun program bantuan infrastruktur sanitasi masyarakat yang menargetkan 1.000 unit di lima provinsi telah merealisasikan anggaran sebesar 33,18 persen atau Rp3,57 miliar, dengan progres fisik mencapai 34,46 persen.
Capaian pada program-program tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi menjelang penutupan tahun anggaran. Percepatan pelaksanaan fisik dan administrasi perlu dilakukan secara terukur agar setiap kegiatan dapat diselesaikan sesuai target, dengan tetap menjaga kualitas hasil pembangunan.
Peningkatan kualitas PSU, penanganan kawasan kumuh, dan penyediaan sanitasi juga menjadi bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, tertata, dan berkelanjutan.
Menjelang penutupan Tahun Anggaran 2026, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta seluruh jajaran DJPKT meningkatkan koordinasi, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.
Percepatan penyelesaian administrasi harus diimbangi dengan kemajuan pekerjaan fisik di lapangan. Dengan demikian, peningkatan realisasi anggaran tetap mencerminkan pelaksanaan program yang berkualitas, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kementerian PKP berkomitmen mengawal seluruh program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui evaluasi berkala, penguatan tata kelola, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Langkah ini sejalan dengan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Dengan target realisasi anggaran DJPKT sebesar 97,85 persen pada akhir 2026, Kementerian PKP terus mendorong agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan manfaat nyata bagi masyarakat.
(BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PKP/ HRS)
