JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kredit Program Perumahan (KPP) mencatatkan realisasi penyaluran sebesar Rp29,18 triliun hingga 31 Oktober 2026. Capaian tersebut setara dengan 70,04 persen dari target penyaluran sebesar Rp41,66 triliun, dengan jumlah penerima pembiayaan mencapai 119.791 debitur.
"Berdasarkan data kinerja penyaluran KPP per 31 Oktober 2026, pembiayaan terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni sisi permintaan rumah dan sisi penyediaan rumah. Pembiayaan sisi permintaan rumah mencapai Rp19,14 triliun dengan 115.671 debitur. Sementara itu, pembiayaan sisi penyediaan rumah mencapai Rp10,04 triliun dengan 4.120 debitur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Program Perumahan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Ferry Irawan, Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Roberio serta perwakilan bank Himbarra penyalur Kredit Program Perumahan.
Capaian ini, imbuh Menteri PKP, menunjukkan peran strategis KPP dalam memperluas akses pembiayaan sektor perumahan, baik bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak maupun pelaku usaha yang menjadi bagian dari ekosistem pembangunan perumahan di Indonesia.
Dari sisi permintaan, pembiayaan mendukung masyarakat dalam memperoleh akses terhadap hunian melalui berbagai kebutuhan perumahan. Adapun dari sisi penyediaan, pembiayaan diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha dalam ekosistem perumahan, termasuk pengembangan dan penyediaan hunian.
Kredit Program Perumahan menjadi salah satu instrumen penting untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat akan rumah dengan kemampuan pelaku usaha dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau.
Dari persebaran wilayah, dari data yang ada, Pulau Jawa mencatatkan penyaluran KPP terbesar, yakni Rp18,48 triliun dengan 86.333 debitur. Capaian tersebut menunjukkan besarnya aktivitas pembiayaan perumahan di wilayah Jawa. Selanjutnya wilayah Sumatera menempati posisi berikutnya dengan penyaluran sebesar Rp4,10 triliun kepada 14.429 debitur. Selanjutnya, Sulawesi mencatatkan penyaluran Rp2,45 triliun dengan 6.850 debitur.
Sementara itu, Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan penyaluran Rp1,83 triliun dengan 4.936 debitur. Adapun Maluku dan Papua mencatatkan penyaluran sebesar Rp405,08 miliar dengan 1.015 debitur.
Data tersebut memperlihatkan bahwa penyaluran KPP telah menjangkau berbagai wilayah Indonesia, meskipun distribusi pembiayaan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Ke depan, pemerataan akses pembiayaan menjadi salah satu aspek penting agar manfaat program perumahan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah.
Sementara itu, berdasarkan data lima provinsi dengan penyaluran KPP terbesar, Jawa Tengah menempati posisi pertama dengan nilai sekitar Rp6,62 triliun. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur dengan penyaluran sekitar Rp4,78 triliun, disusul Jawa Barat sebesar Rp4,59 triliun. Sementara itu, Sulawesi Selatan mencatatkan penyaluran sekitar Rp1,36 triliun dan Bali sekitar Rp1,08 triliun
Tingginya penyaluran di sejumlah provinsi tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan dan aktivitas pembiayaan perumahan di daerah. Penyaluran kredit juga berpotensi memberikan dampak berantai terhadap aktivitas ekonomi, mulai dari pengadaan bahan bangunan hingga jasa konstruksi dan pengembangan perumahan.
Dari sisi lembaga penyalur, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan nilai penyaluran terbesar, yakni sekitar Rp13,34 triliun dengan total 89.176 debitur. Selanjutnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mencatatkan penyaluran sekitar Rp6,50 triliun dengan 9.955 debitur. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyalurkan sekitar Rp2,70 triliun kepada 3.729 debitur, sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatatkan penyaluran sekitar Rp2,40 triliun dengan 7.695 debitur.
Capaian tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga perbankan dalam memperluas jangkauan pembiayaan perumahan. Dukungan perbankan diperlukan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan sesuai kebutuhan dan ketentuan program.
Selain memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, dukungan terhadap pelaku usaha di sektor perumahan juga penting untuk menjaga keberlanjutan rantai pasok pembangunan hunian. Keterlibatan pengembang, pedagang bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi dapat membantu menggerakkan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kapasitas penyediaan rumah.
Kementerian PKP juga akan terus mendorong penguatan ekosistem pembiayaan perumahan agar semakin inklusif dan tepat sasaran. Akses pembiayaan yang memadai diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hunian sekaligus membuka peluang pertumbuhan bagi pelaku usaha.
"Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan Kemenko Perekonomian untuk meningkatkaj capaian penyaluran KPP. Hingga akhir Oktober 2026 menjadi modal penting untuk melanjutkan upaya memperluas akses pembiayaan perumahan. Dengan realisasi sebesar 70,04 persen dari target, diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, perbankan, regulator, dan pelaku usaha untuk mengoptimalkan penyaluran hingga akhir tahun.
Melalui pembiayaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, program ini diharapkan dapat memperkuat sektor perumahan nasional, mendorong aktivitas ekonomi, serta mendukung terwujudnya hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," katanya.
(BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PKP)
