*Kota Padang, Sumatera Barat -* Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Terpadu di sejumlah titik lokasi di Provinsi Sumatera Barat. Hal itu diperlukan agar masyarakat yang terdampak bencana alam dan rumahnya yang rusak serta hilang bisa segera memiliki hunian layak huni.
"Penanganan serta pembangunan infrastruktur dan rumah masyarakat terdampak bencana seperti Hunian Tetap harus cepat diselesaikan dan jangan terlambat," ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Ir. Ridwan Bae di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026).
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI, kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut Kunker Spesifik Komisi V DPR RI sebelumnya pada tanggal 10 Desember 2025 lalu yang mencatat kerusakan infrastruktur signifikan baik jalan maupun rumah warga.
Komisi V DPR RI juga melaksanakan pertemuan dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, perwakilan Kementerian PKP yakni Kepala Subdirektorat Sumber Daya Konstruksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Zubaidi, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III, Ir. Arifay Saini, Kepala Satuan Kerja PKP Provinsi Sumatera Barat Riky Hidayat serta sejumlah perwakilan pejabat dari Kementerian PU, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP).
Pada Kunjungan Kerja Spesifik itu, dirinya bersama sejumlah anggota Komisi V DPR yang hadir juga meninjau langsung kawasan Jembatan Sungai Batang Kuranji serta kondisi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan parah serta melihat langsung progres perbaikan sarana prasarana infrastruktur di Kota Padang.
Komisi V DPR RI, imbuhnya, berkomitmen untuk mengawal dan mengawasi percepatan penyelesaian perbaikan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi serta hunian secara tepat dan sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku. Penanganan pasca bencana alam ini juga harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui normalisasi sungai, pembangunan hunian yang rusak serta pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu.
"Selain itu penyediaan perumahan bagi masyarakat yang kehilangan huniannya agar segera ditangani oleh Kementerian PKP. Pembangunan hunian tetap juga harus di dukung oleh Pemerintah daerah setempat dalam penyediaan lahan dan harus tetap memperhatikan status lahannya agar tidak ada masalah yang muncul di kemudian hari," harapnya.
Lebih lanjut dirinya menyatakan, dari hasil Kunjungan Kerja Spesifik ini Komisi V DPR RI akan mendapat informasi kongkrit dan akan menindaklanjuti dengan rapat dengan para Menteri terkait agar persoalan dalam penanganan pasca benca di Sumatera Barat bisa berjalan dengan baik. Pihaknya juga mengapreskasi kerja keras dari seluruh mitra kerja yang telah melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di lapangan
"Kami bangga mitra kerja Komisi V DPR telah menjalankan tugasnya dengan baik tapi tetap harus hati-hati jangan sampai ada kegiatan rawan tumpang tindih khususnya program yang sudah kontrak dan penanganan bencana harus dipantau bagi secara cermat sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik," harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Subdirektorat Sumber Daya Konstruksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Zubaidi didampingi Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III, Ir. Arifay Saini menjelaskan, Kementerian PKP trlah menerjunkan tim ke lapangan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah sekaligus mengecek kesiapan serta status lahan. Kementerian PKP juga telah menyusun profil serta data terkait rencana Pembanguan Hunian tetap (Huntap) Terpadu di Provinsi Sumatera Barat
yang Pembangunanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Barat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III sekaligus Pembanguan Hunian tetap (Huntap) Terpadu lewat penyaluran Coorporate Social Responsibilty (CSR) oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.
Relokasi hunian dan pembangunan Huntap, kata Zubaidi, akan dibagi dalam tiga tahun. Tahun ini rencana kami bangun 813 unit, tahun 2027 dibangun 400 unit dan tahun 2028 ada 39 unit. Kementerian PKP juga terus berkoordinasi dengan Pemda dan sejumlah pihak agar status tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sudah jelas dan tidak bermasalah.
"Jadi total ada 1.252 unit Huntap yang akan dibangun. Proses pembangunan mulai dilaksanakan sekitar akhir Mei," terangnya.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, pihaknya sangat membutuhkan dukungan Komisi V DPR RI dan Kementerian / Lembaga dalam penanganan pembangunan infrastruktur pasca bencana.
"Kami juga telah menyusun RP3KP atau Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan di Sumatera Barat. Kami juga mengucapkan terimakasih atas dukungan Komisi V DPR dan mitra kerjanya sehingga penanganan bencana di Sumatera Barat bisa berjalan dengan baik," katanya. (BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PKP / Ris - Hrs)
