Manado - Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo didampingi Walikota Manado Andrei Angouw dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati meninjau lokasi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah Kementerian PKP di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (8/4/2026).
Dalam tinjauan tersebut Hashim mengapresiasi pelaksanaan bedah rumah yang dilakukan Kementerian PKP dan menginstruksikan agar rumah yang telah direnovasi juga diberikan bantuan sertifikasi hak milik gratis berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN).
"Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang menerima program ini, selanjutnya sesuai arahan Presiden Prabowo untuk dapat menerima sertifikasi gratis. Ada belasan juta rakyat Indonesia yang punya rumah tapi belum punya sertifikat," ujarnya.
Untuk itu Hashim meminta agar pemerintah menghimpun data terkait rakyat yang belum punya sertifikat hak milik. "Itu nanti bisa dicetak sertifikat hak milik/hak guna bangunan, itu sudah jadi prioritas Bapak Presiden. Ini merupakan langkah nyata pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di Sulawesi Utara,” ujar Hashim.," ujarnya.
Dirjen Sri Haryati mengatakan peningkatan program BSPS secara nasional melonjak dari 45.000 unit pada tahun 2025 menjadi 400.000 unit pada tahun 2026. "Khusus untuk Sulawesi Utara, meningkat dari 748 unit menjadi 8.198 unit atau meningkat hampir 10 kali lipat,” ujar Dirjen Sri Haryati.
Dari total tersebut, wilayah Kota Manado memperoleh alokasi 290 unit yang tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Bunaken sebanyak 123 unit, Kecamatan Tuminting sebanyak 60 unit, Kecamatan Mapanget sebanyak 33 unit, serta Kecamatan Paal Dua sebanyak 74 unit. Penyebaran ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama di kawasan pesisir dan permukiman padat penduduk.
Selain Kota Manado, program BSPS juga menjangkau berbagai daerah lain di Sulawesi Utara, seperti Kabupaten Minahasa Utara dengan alokasi 720 unit, Kabupaten Minahasa sebanyak 344 unit, serta Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alokasi terbesar mencapai 968 unit. Wilayah kepulauan seperti Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe juga mendapat perhatian dengan masing-masing alokasi 200 unit dan 100 unit. (Jay)
