Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan melaksanakan kunjungan dan silaturahmi dengan para pemuka agama Aceh, Waled NU dan Abu Mudi, sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam pemulihan pascabencana. Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyampaikan kondisi di lapangan sekaligus memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong dalam membantu masyarakat terdampak. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perumahan Perdesaan memohon doa dan dukungan para ulama agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan berjalan lancar, tepat sasaran, serta membawa keberkahan. Sinergi antara pemerintah dan tokoh agama diharapkan menjadi penguat moral sekaligus menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat Aceh untuk bangkit dan menata kembali kehidupan yang lebih baik.

Rapat Koordinasi Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pascabencana Aceh menjadi langkah awal menyatukan komitmen lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bangkit bersama. Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan rumah rakyat, penyiapan lahan yang aman dan clean and clear, serta perencanaan terintegrasi berbasis data dan mitigasi risiko bencana. Lebih dari sekadar membangun kembali infrastruktur, upaya ini bertujuan menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Aceh agar dapat kembali tinggal dengan aman, layak, dan bermartabat. Dengan kolaborasi yang kuat dan langkah terukur, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diharapkan menjadi fondasi menuju Aceh yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Kementerian PKP melalui Ditjen Perumahan Perdesaan melakukan koordinasi intensif dan peninjauan lapangan di Aceh pada 3–5 Desember 2025 untuk memastikan percepatan penanganan darurat pascabencana. Bersama Pemerintah Provinsi Aceh, rombongan meninjau wilayah terdampak, memetakan akses terputus, kerusakan infrastruktur, serta kebutuhan mendesak masyarakat. Pemerintah daerah berharap pembangunan rumah relokasi dapat dimulai awal 2026 di lokasi dekat pusat aktivitas warga. Tim Ditjen bersama Balai P3KP Sumatera I meninjau calon lokasi relokasi di Aceh Utara, Pidie Jaya, Pidie, dan Bireuen, meski akses sulit akibat cuaca. Kementerian PKP menekankan pentingnya komunikasi dengan pemangku kepentingan dan pelayanan cepat sebagai prioritas. Upaya ini menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana secara terarah, inklusif, dan berkelanjutan.

Pertemuan antara Kementerian PKP dan Pemprov Papua Tengah menegaskan pentingnya kesiapan pengelolaan rusun pasca serah terima. Dirjen Perumahan Perdesaan menekankan aspek keamanan dan perawatan bangunan, menyusul laporan kehilangan barang di area rusun. Pemprov bersama Pemda Nabire diminta memperkuat kolaborasi, menyiapkan pendataan calon pengelola dan penghuni, serta melengkapi administrasi agar proses berjalan tertib. Pemprov juga menyampaikan rencana kedatangan Wakil Presiden pada 15 Desember 2025 untuk ground breaking pusat Ibu Kota Papua Tengah, yang diharapkan dirangkaikan dengan seremoni serah terima rusun. Dengan target rampung pembangunan pusat pemerintahan pada 2028, rusun ini dipandang sebagai bagian penting mendukung kesiapan infrastruktur ibu kota baru dan penyediaan hunian bagi ASN maupun masyarakat.