Sebanyak 287 unit hunian tetap (Huntap) di Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, telah rampung 100% dan siap dihuni warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Kunjungan lapangan 20 November 2025 menunjukkan sinergi kuat antara Ditjen Perumahan Perdesaan, Pemkab Sitaro dan Bolsel, serta mitra teknis seperti PLN dan BWS. Fasilitas penunjang berupa sekolah dan rumah ibadah segera selesai, listrik dan SPAM telah berfungsi, sementara pengelolaan sampah ditangani melalui TPS 3R. Pemerintah Bolsel siap menerima warga Sitaro dengan dukungan Tim Pengelola dan Satgas Penghunian yang segera dibentuk Pemprov Sulut. Peresmian Huntap akan dikoordinasikan bersama Kementerian PKP dan Pemprov, menandai hadirnya negara dengan rumah layak, lingkungan sehat, dan harapan baru bagi masyarakat.

Tangerang, 12 November 2025 — Kementerian PKP melalui Ditjen Perumahan Perdesaan menggelar Rapat Koordinasi Perizinan Perumahan di Kino Tower Alam Sutera, Tangerang. Hadir perwakilan dari Kemenko Infrastruktur, ATR/BPN, KLHK, Kemendagri, Kementan, Pemda, dan asosiasi pengembang. Rapat membahas hambatan utama pembangunan perumahan, seperti ketidaksesuaian RTRW dengan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), kompleksitas perizinan lingkungan, serta belum meratanya penerapan PBG dan BPHTB gratis. Dampaknya, pembangunan rumah subsidi bagi MBR terhambat dan berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Pemerintah pusat dan daerah sepakat menindaklanjuti melalui sinkronisasi kebijakan, percepatan sertifikasi tanah, dan pembinaan daerah. Langkah ini menegaskan komitmen bersama dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah secara inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta, 5 November 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP menerima audiensi APERSI Banten sebagai bentuk silaturahmi dan kolaborasi memperkuat sektor perumahan daerah. Dalam dialog konstruktif, APERSI menyampaikan masukan terkait perizinan pembangunan, termasuk isu Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan perizinan lingkungan hidup. Pemerintah menyambut baik aspirasi tersebut dan berkomitmen mencari solusi agar perlindungan lingkungan dan pembangunan hunian berjalan seimbang. Sebagai tindak lanjut, Ditjen Perumahan Perdesaan akan memfasilitasi pertemuan lintas kementerian. Kolaborasi ini menegaskan bahwa pembangunan perumahan adalah tentang membangun harapan dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pembangunan Rumah Susun bagi ASN Pemprov Papua Selatan di KTM Salor, Merauke, terus menunjukkan progres positif. Proyek dua tower dengan total 88 unit ini telah mencapai 90,5% per akhir Oktober 2025. Pekerjaan tersisa meliputi penataan kawasan, jalan lingkungan, dan penerangan umum, dengan target rampung akhir November. Kunjungan lapangan memastikan kesiapan utilitas, sanitasi, keamanan, serta unit disabilitas. Proses perizinan PBG tengah difinalisasi, sementara penataan area parkir dan jemur komunal didorong untuk menjaga kenyamanan. Program alih pengetahuan bagi calon pengelola juga disiapkan. Pembangunan ini menjadi bukti komitmen pemerintah menghadirkan hunian layak dan modern bagi ASN di DOB Papua Selatan, menuju Indonesia yang inklusif dan sejahtera.