Peninjauan lapangan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan bersama DPR RI Komisi V dan Pemkab Bireuen berlanjut ke Kecamatan Peusangan, mencakup Gampong Pante Lhong dan Gampong Kapa. Di Pante Lhong, tercatat 18 rumah hilang dan 279 rusak berat, dengan ketinggian air mencapai 5 meter. Kerusakan bendungan dan saluran PDAM menimbulkan krisis air bersih, sementara lumpur setinggi ±50 cm masih menutup permukiman. Di Gampong Kapa, dampak lebih ringan: 9 rumah hilang, 25 rusak berat, 70 rusak ringan, serta genangan banjir ±1 meter. Beberapa usaha warga, termasuk pabrik batu bata, ikut terdampak meski dalam kategori ringan. Pemerintah menegaskan komitmen penanganan dan pemulihan secara terencana demi keselamatan dan keberlanjutan masyarakat.

Peninjauan lapangan juga dilakukan di Kecamatan Samalanga, dengan fokus pada fasilitas pendidikan keagamaan yang terdampak banjir. Dua pesantren besar, Ma’hadal Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) dan Ummul Ayman, terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai ±1 meter, meninggalkan lumpur yang mengganggu aktivitas belajar-mengajar dan kehidupan santri.

Kementerian PKP melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan melaksanakan kunjungan lapangan ke Kabupaten Nagan Raya, Aceh, sebagai wujud komitmen pemerintah memastikan penanganan perumahan pascabencana berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Kunjungan yang dipimpin Dirjen Perumahan Perdesaan PKP, Imran, bersama jajaran Pemkab Nagan Raya meninjau langsung kondisi wilayah terdampak serta memperkuat koordinasi percepatan pemulihan masyarakat. Berdasarkan data, 1.813 rumah terdampak bencana dengan ratusan rusak berat, terutama di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Pemerintah juga meninjau akses jalan dan usulan lahan relokasi ±21 hektare di Desa Babah Soa sebagai lokasi hunian baru. Melalui sinergi pusat dan daerah, Kementerian PKP berkomitmen menghadirkan hunian layak, aman, dan bermartabat agar masyarakat Nagan Raya segera bangkit.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan bersama Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) menyelenggarakan Konsultasi Publik dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Jumat, 19 Desember 2025 di Kampus UNPAR. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan pembangunan perumahan nasional, khususnya di wilayah perdesaan. Melalui MoU, kedua pihak berkomitmen menjalin kerja sama berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan perumahan perdesaan, sekaligus membuka ruang partisipasi aktif mahasiswa dan dosen dalam agenda strategis, mulai dari penanganan pascabencana hingga pembangunan rumah tapak. Konsultasi publik turut membahas tantangan penyediaan perumahan bagi generasi muda dan MBR, termasuk isu keterjangkauan pembiayaan, harga hunian, status lahan, serta program rumah susun. Sinergi ini diharapkan melahirkan inovasi dan kebijakan inklusif demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan.