Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menggelar rapat koordinasi penetapan lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap), Minggu (1/12/2026) pukul 18.00 WIB. Rapat dihadiri Dirjen Perumahan Perdesaan, Dirjen Kawasan Permukiman, Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang, Bupati Aceh Tamiang, serta perangkat daerah terkait. Dalam rapat disepakati bahwa lahan seluas 3 hektare yang sedang dalam proses land clearing dinilai kurang representatif karena jauh dari permukiman warga terdampak, sehingga belum mendapat persetujuan masyarakat untuk relokasi.

Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, bersama jajaran pejabat pusat dan daerah melakukan kunjungan lapangan ke Aceh Tamiang pada Senin, 29 Desember 2025. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau pembangunan Hunian Sementara (Huntara) sebanyak 600 unit yang ditargetkan selesai dalam satu bulan. BP BUMN juga menegaskan komitmen membebaskan lahan untuk Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak. Namun, Bupati Aceh Tamiang menilai lokasi yang direncanakan kurang efektif karena jauh dari sumber mata pencaharian warga. Pemda bersama BUMN, Kementerian PKP, dan PTPN kini menyiapkan alternatif lahan yang diharapkan berstatus clean and clear. BP BUMN menyatakan siap membantu proses tersebut agar relokasi dapat segera dilaksanakan. Usai peninjauan, rapat internal dilanjutkan di kantor PTPN IV Aceh untuk membahas tindak lanjut pembangunan.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan bersama Anggota DPR RI Komisi V dan Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan peninjauan lapangan di Kecamatan Juli, Gampong Balee Panah, pasca banjir dan longsor. Sebanyak 58 rumah dilaporkan hilang dan 12 rusak berat. Alur sungai melebar hingga dua kali lipat, mendekati permukiman warga dan menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan. Kondisi diperparah dengan terputusnya saluran air, membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah menegaskan relokasi permukiman ke lokasi yang lebih aman menjadi kebutuhan mendesak, dengan tetap memperhatikan jarak dari sungai serta keberlanjutan sosial masyarakat. Langkah penanganan dan pemulihan akan dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan warga.

Peninjauan lapangan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan bersama DPR RI Komisi V dan Pemkab Bireuen berlanjut ke Kecamatan Peusangan, mencakup Gampong Pante Lhong dan Gampong Kapa. Di Pante Lhong, tercatat 18 rumah hilang dan 279 rusak berat, dengan ketinggian air mencapai 5 meter. Kerusakan bendungan dan saluran PDAM menimbulkan krisis air bersih, sementara lumpur setinggi ±50 cm masih menutup permukiman. Di Gampong Kapa, dampak lebih ringan: 9 rumah hilang, 25 rusak berat, 70 rusak ringan, serta genangan banjir ±1 meter. Beberapa usaha warga, termasuk pabrik batu bata, ikut terdampak meski dalam kategori ringan. Pemerintah menegaskan komitmen penanganan dan pemulihan secara terencana demi keselamatan dan keberlanjutan masyarakat.