Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan bersama Anggota DPR RI Komisi V dan Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan peninjauan lapangan di Kecamatan Juli, Gampong Balee Panah, pasca banjir dan longsor. Sebanyak 58 rumah dilaporkan hilang dan 12 rusak berat. Alur sungai melebar hingga dua kali lipat, mendekati permukiman warga dan menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan. Kondisi diperparah dengan terputusnya saluran air, membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah menegaskan relokasi permukiman ke lokasi yang lebih aman menjadi kebutuhan mendesak, dengan tetap memperhatikan jarak dari sungai serta keberlanjutan sosial masyarakat. Langkah penanganan dan pemulihan akan dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan warga.
Peninjauan lapangan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan bersama DPR RI Komisi V dan Pemkab Bireuen berlanjut ke Kecamatan Peusangan, mencakup Gampong Pante Lhong dan Gampong Kapa. Di Pante Lhong, tercatat 18 rumah hilang dan 279 rusak berat, dengan ketinggian air mencapai 5 meter. Kerusakan bendungan dan saluran PDAM menimbulkan krisis air bersih, sementara lumpur setinggi ±50 cm masih menutup permukiman. Di Gampong Kapa, dampak lebih ringan: 9 rumah hilang, 25 rusak berat, 70 rusak ringan, serta genangan banjir ±1 meter. Beberapa usaha warga, termasuk pabrik batu bata, ikut terdampak meski dalam kategori ringan. Pemerintah menegaskan komitmen penanganan dan pemulihan secara terencana demi keselamatan dan keberlanjutan masyarakat.
Peninjauan lapangan juga dilakukan di Kecamatan Samalanga, dengan fokus pada fasilitas pendidikan keagamaan yang terdampak banjir. Dua pesantren besar, Ma’hadal Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) dan Ummul Ayman, terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai ±1 meter, meninggalkan lumpur yang mengganggu aktivitas belajar-mengajar dan kehidupan santri.
Kementerian PKP melalui Ditjen Perumahan Perdesaan melakukan koordinasi intensif dan peninjauan lapangan di Aceh pada 3–5 Desember 2025 untuk memastikan percepatan penanganan darurat pascabencana. Bersama Pemerintah Provinsi Aceh, rombongan meninjau wilayah terdampak, memetakan akses terputus, kerusakan infrastruktur, serta kebutuhan mendesak masyarakat. Pemerintah daerah berharap pembangunan rumah relokasi dapat dimulai awal 2026 di lokasi dekat pusat aktivitas warga. Tim Ditjen bersama Balai P3KP Sumatera I meninjau calon lokasi relokasi di Aceh Utara, Pidie Jaya, Pidie, dan Bireuen, meski akses sulit akibat cuaca. Kementerian PKP menekankan pentingnya komunikasi dengan pemangku kepentingan dan pelayanan cepat sebagai prioritas. Upaya ini menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana secara terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
