Kementerian PKP melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan melakukan koordinasi intensif dan peninjauan lapangan di Provinsi Aceh pada 3–5 Desember 2025 untuk memastikan percepatan penanganan darurat pascabencana.
Dalam kunjungan ini, rombongan bersama Pemerintah Provinsi Aceh meninjau sejumlah wilayah terdampak, memetakan akses yang terputus, kerusakan infrastruktur, serta kebutuhan mendesak masyarakat. Pemerintah daerah berharap pembangunan rumah relokasi dapat segera dimulai pada awal 2026 dan dilakukan dekat dengan pusat aktivitas masyarakat.
Tim Ditjen Perumahan Perdesaan bersama Balai P3KP Sumatera I juga meninjau langsung beberapa calon lokasi relokasi di Aceh Utara, Pidie Jaya, Pidie, dan Bireuen. Meskipun beberapa wilayah sulit dijangkau akibat cuaca dan akses yang terputus, asesmen tetap dilakukan melalui udara serta koordinasi intensif di lapangan.
Kementerian PKP menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap langkah penanganan mengutamakan aspek kemanusiaan. Balai dan Satker di daerah menjadi representasi wajah Kementerian PKP sehingga pelayanan dan respon cepat menjadi prioritas utama.
Melalui upaya ini, kami berkomitmen untuk hadir bagi masyarakat Aceh dan mempercepat pemulihan pascabencana secara terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
