Kunjungan lapangan Huntap di Kabupaten Bolaang Mogondow Selatan, Sulawesi Utara pada 20 November 2025 mencatat progres signifikan. Sebanyak 287 unit rumah tipe 45/108 di lahan 10,6 Ha telah rampung 100% sesuai standar rumah layak huni. Nilai kontrak mencapai Rp137 miliar dengan masa pelaksanaan 533 hari kerja. Fasilitas pendukung seperti sekolah dan rumah ibadah ditargetkan selesai Desember, sementara drainase dan sea wall menunggu penganggaran. Listrik dan SPAM sudah berfungsi, serta TPS 3R disiapkan untuk pengelolaan sampah. Pemprov Sulut akan segera menerbitkan SK Tim Pengelola dan Satgas Penghunian guna memastikan kelancaran pemindahan masyarakat Sitaro ke Bolsel. Peresmian Huntap akan dikoordinasikan bersama Kementerian PKP dan Pemprov Sulut.
Sebanyak 287 unit hunian tetap (Huntap) di Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, telah rampung 100% dan siap dihuni warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Kunjungan lapangan 20 November 2025 menunjukkan sinergi kuat antara Ditjen Perumahan Perdesaan, Pemkab Sitaro dan Bolsel, serta mitra teknis seperti PLN dan BWS. Fasilitas penunjang berupa sekolah dan rumah ibadah segera selesai, listrik dan SPAM telah berfungsi, sementara pengelolaan sampah ditangani melalui TPS 3R. Pemerintah Bolsel siap menerima warga Sitaro dengan dukungan Tim Pengelola dan Satgas Penghunian yang segera dibentuk Pemprov Sulut. Peresmian Huntap akan dikoordinasikan bersama Kementerian PKP dan Pemprov, menandai hadirnya negara dengan rumah layak, lingkungan sehat, dan harapan baru bagi masyarakat.
Tangerang, 12 November 2025 — Kementerian PKP melalui Ditjen Perumahan Perdesaan menggelar Rapat Koordinasi Perizinan Perumahan di Kino Tower Alam Sutera, Tangerang. Hadir perwakilan dari Kemenko Infrastruktur, ATR/BPN, KLHK, Kemendagri, Kementan, Pemda, dan asosiasi pengembang. Rapat membahas hambatan utama pembangunan perumahan, seperti ketidaksesuaian RTRW dengan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), kompleksitas perizinan lingkungan, serta belum meratanya penerapan PBG dan BPHTB gratis. Dampaknya, pembangunan rumah subsidi bagi MBR terhambat dan berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Pemerintah pusat dan daerah sepakat menindaklanjuti melalui sinkronisasi kebijakan, percepatan sertifikasi tanah, dan pembinaan daerah. Langkah ini menegaskan komitmen bersama dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah secara inklusif dan berkelanjutan.
Jakarta, 5 November 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP menerima audiensi APERSI Banten sebagai bentuk silaturahmi dan kolaborasi memperkuat sektor perumahan daerah. Dalam dialog konstruktif, APERSI menyampaikan masukan terkait perizinan pembangunan, termasuk isu Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan perizinan lingkungan hidup. Pemerintah menyambut baik aspirasi tersebut dan berkomitmen mencari solusi agar perlindungan lingkungan dan pembangunan hunian berjalan seimbang. Sebagai tindak lanjut, Ditjen Perumahan Perdesaan akan memfasilitasi pertemuan lintas kementerian. Kolaborasi ini menegaskan bahwa pembangunan perumahan adalah tentang membangun harapan dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.
