Kabupaten Boyolali terus memperkuat komitmen dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui sosialisasi Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026. Bertempat di Kantor Bupati Boyolali, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati, Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan, serta jajaran pemerintah daerah. Dalam pembahasan, terungkap pentingnya pendataan dan verifikasi agar bantuan Bedah Rumah tepat sasaran. Dari hasil verifikasi, sejumlah calon penerima belum memenuhi syarat, sehingga perlu segera diganti agar alokasi tetap optimal. Sementara itu, usulan melalui SIBARU mencapai 4.400 rumah, jauh melampaui kemampuan APBD yang hanya mampu menangani sekitar 800–1.000 unit per tahun. Kesimpulannya, keberhasilan program Bedah Rumah di Boyolali bergantung pada pemutakhiran data, kesiapan swadaya masyarakat, serta kolaborasi pendanaan lintas sumber, mulai dari APBN, APBD, hingga BAZNAS. Dengan sinergi tersebut, harapan untuk memperluas penanganan RTLH semakin nyata.

Asa memiliki hunian layak terwujud nyata di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Melalui Program Bedah Rumah berlandaskan Permen PKP No. 6/2026, Kementerian PKP bersama pemerintah daerah turun langsung memastikan bantuan berjalan fleksibel, tepat mutu, dan tepat sasaran. Semangat gotong royong menjadi denyut utama program ini. Sunaryo, warga Desa Ngreco berpenghasilan Rp1,4 juta per bulan, kini bernapas lega setelah renovasi rumahnya tuntas 100% dengan sokongan swadaya mandiri senilai Rp30 juta. Calon penerima lain seperti Dwi Sunardi dan Dwi Susihmi pun bersiap menyusul. Pendekatan bedah rumah dirancang adaptif sesuai kebutuhan warga: memaksimalkan material eksisting yang masih kokoh, menerapkan konsep rumah tumbuh, hingga tetap melestarikan keaslian arsitektur lokal rumah joglo. Kunjungan lapangan Ditjen Perumahan Perdesaan ini membuktikan bahwa sinergi APBN, pemerintah daerah, dan ketangguhan swadaya warga desa mampu menghadirkan hunian yang aman, sehat, dan bermartab

Semarang – Kementerian PKP melalui Permen Nomor 6 Tahun 2026 menyederhanakan BSPS menjadi Program Bedah Rumah dengan target nasional 400.000 unit. Jawa Tengah mendapat alokasi 34.712 unit dengan instruksi verifikasi 33.047 unit. Relaksasi aturan mencakup status tanah, kriteria rumah tidak layak, serta keswadayaan masyarakat. Mekanisme dipangkas dari 24 menjadi 10 langkah melalui SIBARU–GoPKP. Dalam rapat konsolidasi di Balai Jawa III, terungkap gap verifikasi: 15.412 calon lolos, 17.502 calon menunggu verifikasi, dan 4.403 menolak karena nilai bantuan. Plt. Dirjen menekankan percepatan verifikasi, penggantian calon, serta transisi ketentuan lama–baru. Kendala tanah, utilitas, pendamping, dan nilai bantuan dibahas, sementara BP3KP Jawa III didorong membangun Zona Integritas demi transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran.

Presiden Prabowo Perkuat Akses Hunian Layak Presiden RI Prabowo Subianto bersama Menteri Perumahan dan jajaran menghadiri Akad Massal 62.000 KPR Sejahtera FLPP dan KUR Perumahan di 165 titik, 372 kabupaten/kota, 36 provinsi. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Usai kegiatan, Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan meninjau Program BSPS di Desa Warukidul, Pekalongan, memastikan pelaksanaan tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga. Presiden menekankan pentingnya penataan lingkungan permukiman ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) melalui gerakan menanam satu pohon untuk setiap rumah subsidi. Mewujudkan rumah layak bukan sekadar membangun tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kesejahteraan keluarga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten. Agenda ini meninjau implementasi kebijakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pelaksanaan hunian berimbang, serta pembangunan kawasan pesisir terpadu. Kementerian PKP menegaskan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan operator dalam penyelenggaraan perumahan melalui penguatan regulasi, dukungan pembiayaan, pembangunan rumah subsidi, BSPS, rumah susun, rumah khusus, hingga penanganan kawasan kumuh dan hunian vertikal.

Jayapura – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Papua Raya sebagai bagian dari Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran di Kampung Mosso, Jayapura, Minggu (21/6), dihadiri Mendagri Tito Karnavian yang mengapresiasi peningkatan alokasi BSPS menjadi 22.379 unit pada 2026, naik tajam dari 1.656 unit pada 2025. Khusus Papua, penerima meningkat dari 851 menjadi 4.554 unit. Pemerintah menargetkan 15.000 unit untuk kawasan perbatasan, menjawab tantangan 71.500 rumah tidak layak huni. Transparansi anggaran melalui mekanisme PTT serta keterlibatan pelaku usaha lokal diyakini mampu menekan biaya hingga Rp3 juta per unit. Wali Kota Jayapura Abisai Rollo mendukung penuh program ini, sementara Plt Dirjen Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty menegaskan pelaksanaan fisik dimulai 30 Juni dan selesai 24 Agustus 2026 dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.