Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP menyelenggarakan Pembinaan Teknis Pelaksana Kegiatan Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026 pada 2–3 Februari 2026 guna memperkuat kualitas pelaksanaan program BSPS. Kegiatan dibuka dengan arahan pimpinan yang menegaskan komitmen percepatan pengurangan backlog rumah tidak layak huni melalui pendekatan stimulan dan swadaya dengan masyarakat sebagai pelaku utama. Materi pembinaan mencakup kebijakan dan mekanisme BSPS TA 2026, identifikasi risiko dan strategi pencegahan, serta penguatan aspek administratif dan teknis. Pembahasan juga menekankan pentingnya validasi data, transparansi pemilihan toko bahan bangunan, dan peran PPK dalam menjaga mutu serta akuntabilitas program agar pelaksanaan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Kementerian PKP melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menggelar rapat pembahasan struktur dan anggota Satgas Pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Rapat yang berlangsung di Gedung Learning Center BTN, Jakarta Selatan, Senin (2/2), dihadiri jajaran pejabat eselon I, perwakilan Balai Papua I, Inspektorat, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Diskusi menekankan pentingnya kepastian anggaran, pelibatan Orang Asli Papua (OAP), serta mekanisme perencanaan teknis melalui jalur kontraktual. Satgas juga menyepakati penyesuaian tenaga ahli, verifikasi BNBA, serta koordinasi lintas sektoral dengan BIG dan ATR/BPN. Kementerian PKP menegaskan komitmen mempercepat pembangunan hunian layak di Papua Pegunungan melalui kolaborasi terstruktur dan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP menggelar Coffee Morning bersama asosiasi pengembang dan pelaku usaha perumahan sebagai ruang dialog terbuka. Forum ini membahas isu strategis perumahan perdesaan, mulai dari ketersediaan dan legalitas lahan, skema pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya sektor informal, hingga tantangan perizinan dan biaya non-konstruksi di daerah. Diskusi juga menyoroti pentingnya infrastruktur dasar, aksesibilitas berkeadilan, serta kejelasan regulasi terkait PSU. Kementerian PKP menegaskan komitmen memperkuat sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pengembang untuk menghadirkan kebijakan perumahan perdesaan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan komitmen mempermudah masyarakat memiliki rumah melalui penguatan kebijakan nasional. Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua MPR RI, Kementerian Hukum, pemerintah daerah Sulawesi Tengah dan NTB, serta asosiasi pengembang, dibahas alokasi kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), perkembangan RUU Perumahan, dan kebijakan Rumah Susun Bersubsidi.