Tangerang, 12 November 2025 — Kementerian PKP melalui Ditjen Perumahan Perdesaan menggelar Rapat Koordinasi Perizinan Perumahan di Kino Tower Alam Sutera, Tangerang. Hadir perwakilan dari Kemenko Infrastruktur, ATR/BPN, KLHK, Kemendagri, Kementan, Pemda, dan asosiasi pengembang. Rapat membahas hambatan utama pembangunan perumahan, seperti ketidaksesuaian RTRW dengan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), kompleksitas perizinan lingkungan, serta belum meratanya penerapan PBG dan BPHTB gratis. Dampaknya, pembangunan rumah subsidi bagi MBR terhambat dan berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Pemerintah pusat dan daerah sepakat menindaklanjuti melalui sinkronisasi kebijakan, percepatan sertifikasi tanah, dan pembinaan daerah. Langkah ini menegaskan komitmen bersama dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah secara inklusif dan berkelanjutan.
Jakarta, 5 November 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP menerima audiensi APERSI Banten sebagai bentuk silaturahmi dan kolaborasi memperkuat sektor perumahan daerah. Dalam dialog konstruktif, APERSI menyampaikan masukan terkait perizinan pembangunan, termasuk isu Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan perizinan lingkungan hidup. Pemerintah menyambut baik aspirasi tersebut dan berkomitmen mencari solusi agar perlindungan lingkungan dan pembangunan hunian berjalan seimbang. Sebagai tindak lanjut, Ditjen Perumahan Perdesaan akan memfasilitasi pertemuan lintas kementerian. Kolaborasi ini menegaskan bahwa pembangunan perumahan adalah tentang membangun harapan dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.
Pembangunan Rumah Susun bagi ASN Pemprov Papua Selatan di KTM Salor, Merauke, terus menunjukkan progres positif. Proyek dua tower dengan total 88 unit ini telah mencapai 90,5% per akhir Oktober 2025. Pekerjaan tersisa meliputi penataan kawasan, jalan lingkungan, dan penerangan umum, dengan target rampung akhir November. Kunjungan lapangan memastikan kesiapan utilitas, sanitasi, keamanan, serta unit disabilitas. Proses perizinan PBG tengah difinalisasi, sementara penataan area parkir dan jemur komunal didorong untuk menjaga kenyamanan. Program alih pengetahuan bagi calon pengelola juga disiapkan. Pembangunan ini menjadi bukti komitmen pemerintah menghadirkan hunian layak dan modern bagi ASN di DOB Papua Selatan, menuju Indonesia yang inklusif dan sejahtera.
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan bersama jajaran terkait melaksanakan kunjungan lapangan dan rapat evaluasi pembangunan Rumah Khusus ASN Eselon III di Merauke, Papua Selatan. Proyek ini telah mencapai progres fisik lebih dari 90% per akhir Oktober 2025. Sisa pekerjaan difokuskan pada penataan kawasan seperti jalan lingkungan, drainase, dan pencahayaan umum, dengan target rampung akhir November. Kualitas konstruksi dinilai baik, termasuk sistem air bersih, sanitasi, dan keamanan bangunan. Penerapan teknologi septic tank biotek menjadi langkah ramah lingkungan. Direktorat juga memberi arahan agar penghuni menjaga kualitas kawasan dan memanfaatkan pekarangan secara produktif. Pembangunan ini menjadi bukti komitmen pemerintah menghadirkan hunian layak dan bermartabat bagi ASN di wilayah terdepan Indonesia.
