Kementerian Dalam Negeri bersama sejumlah kementerian/lembaga menggelar Rapat Koordinasi Inflasi terkait evaluasi Program 3 Juta Rumah pada Senin (13/4) di Gedung SBP Kemendagri. Rapat dihadiri Sekjen Kemendagri, perwakilan Kementerian PKP, KSP, BPS, Bapanas, serta sejumlah instansi lain secara langsung maupun virtual.

Dalam laporan, tercatat seluruh pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan Bea PBG dan BPHTB sesuai SKB 3 Menteri. Namun, implementasi masih beragam: 290 kabupaten/kota sudah menerapkan PBG “0 Rupiah” khusus MBR, sementara 216 daerah belum. Untuk BPHTB, baru 79 daerah yang melaksanakan pembebasan, sedangkan 435 lainnya belum.

Data juga menunjukkan 34 provinsi telah menganggarkan bidang perumahan dalam APBD dengan total 42.684 unit, realisasi mencapai 20.937 unit rumah. Jawa Tengah menjadi provinsi tertinggi dengan 17.510 unit, sementara empat provinsi di Papua belum mengalokasikan anggaran.

Kementerian PKP menargetkan pada 2026 pembangunan 400 ribu unit rumah swadaya, 790 rusun, 654 rumah khusus, serta bantuan sanitasi dan PSU. Program ini diharapkan memperkuat akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan data pembangunan dan renovasi rumah, mengalokasikan anggaran RTLH, serta menertibkan implementasi kebijakan pembebasan biaya PBG dan BPHTB. Langkah ini dinilai penting untuk meringankan beban masyarakat, khususnya MBR dan penyintas bencana.