Survey lapangan di Pasuruan menegaskan bahwa pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bukan sekadar membangun rumah, tetapi memastikan hunian yang layak, aman, dan sesuai kebutuhan penerima. Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan menekankan pentingnya pengawalan bersama, terutama oleh pemerintah desa, agar program tepat sasaran. Efisiensi menjadi kunci: desain sederhana, fungsional, memanfaatkan material layak pakai, serta menyesuaikan kondisi rumah eksisting. Setiap tahapan distribusi hingga pembangunan harus terdokumentasi dengan baik. Di balik fisik bangunan, kepastian legalitas tak boleh diabaikan—alas hak jelas, dukungan desa, dan dokumen seperti Leter C menjadi fondasi keberlanjutan. Program ini hadir bukan hanya untuk struktur, tetapi juga kepastian hidup masyarakat.

Penanganan kawasan kumuh di Kedung Maling, Mojokerto, bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan melakukan survey langsung untuk memastikan rencana berjalan tepat sasaran, mulai dari penataan kawasan hingga peningkatan sanitasi rumah. Saat ini, proses review DED tengah dipercepat agar pelaksanaan segera dimulai. Program mencakup peningkatan infrastruktur jalan melalui paving dan penyesuaian elevasi, serta kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menghadirkan kawasan hijau dan sehat. Keberhasilan penataan bergantung pada sinergi Pemdes, OPD, dan masyarakat. Harapannya, penataan tahun 2026 tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

Kementerian Dalam Negeri bersama sejumlah kementerian/lembaga menggelar Rapat Koordinasi Inflasi terkait evaluasi Program 3 Juta Rumah pada Senin (13/4) di Gedung SBP Kemendagri. Rapat dihadiri Sekjen Kemendagri, perwakilan Kementerian PKP, KSP, BPS, Bapanas, serta sejumlah instansi lain secara langsung maupun virtual. Dalam laporan, tercatat 100% pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan Bea PBG dan BPHTB sesuai SKB 3 Menteri. Namun, implementasi di lapangan masih bervariasi: 290 kabupaten/kota sudah menerapkan PBG “0 Rupiah” khusus MBR, sementara 216 daerah belum. Untuk BPHTB, baru 79 daerah yang melaksanakan pembebasan.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan melaksanakan sosialisasi mekanisme penyediaan bantuan rumah khusus di Bapekom Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan mendukung pembangunan perumahan di wilayah perdesaan serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Acara diikuti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, dinas kabupaten delineasi perdesaan se-Sumatera Utara, jajaran Kementerian PKP, serta BP3KP wilayah Sumatera. Materi strategis yang disampaikan meliputi kebijakan program dan anggaran pembangunan perumahan perdesaan, arah program penyediaan rumah khusus, serta sosialisasi verifikasi teknis dan administrasi. Selain itu, turut dibahas penerapan teknologi RISHA dan RUSPIN untuk mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah serta penanganan bencana di Sumatera. Kegiatan ditutup dengan sosialisasi serah terima aset BMN oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN.