Presiden Prabowo Perkuat Akses Hunian Layak Presiden RI Prabowo Subianto bersama Menteri Perumahan dan jajaran menghadiri Akad Massal 62.000 KPR Sejahtera FLPP dan KUR Perumahan di 165 titik, 372 kabupaten/kota, 36 provinsi. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Usai kegiatan, Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan meninjau Program BSPS di Desa Warukidul, Pekalongan, memastikan pelaksanaan tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga. Presiden menekankan pentingnya penataan lingkungan permukiman ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) melalui gerakan menanam satu pohon untuk setiap rumah subsidi. Mewujudkan rumah layak bukan sekadar membangun tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kesejahteraan keluarga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten. Agenda ini meninjau implementasi kebijakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pelaksanaan hunian berimbang, serta pembangunan kawasan pesisir terpadu. Kementerian PKP menegaskan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan operator dalam penyelenggaraan perumahan melalui penguatan regulasi, dukungan pembiayaan, pembangunan rumah subsidi, BSPS, rumah susun, rumah khusus, hingga penanganan kawasan kumuh dan hunian vertikal.

Jayapura – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Papua Raya sebagai bagian dari Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran di Kampung Mosso, Jayapura, Minggu (21/6), dihadiri Mendagri Tito Karnavian yang mengapresiasi peningkatan alokasi BSPS menjadi 22.379 unit pada 2026, naik tajam dari 1.656 unit pada 2025. Khusus Papua, penerima meningkat dari 851 menjadi 4.554 unit. Pemerintah menargetkan 15.000 unit untuk kawasan perbatasan, menjawab tantangan 71.500 rumah tidak layak huni. Transparansi anggaran melalui mekanisme PTT serta keterlibatan pelaku usaha lokal diyakini mampu menekan biaya hingga Rp3 juta per unit. Wali Kota Jayapura Abisai Rollo mendukung penuh program ini, sementara Plt Dirjen Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty menegaskan pelaksanaan fisik dimulai 30 Juni dan selesai 24 Agustus 2026 dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Jayapura – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah mendukung pembangunan perumahan subsidi dengan membebaskan BPHTB dan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Saat meninjau Perumahan Subsidi Grand Royal Residence II, Minggu (21/6), Tito menegaskan kebijakan ini menekan biaya pembangunan sehingga pengembang dapat menyediakan lebih banyak rumah bagi masyarakat berpenghasilan Rp4–5 juta per bulan. Ia menilai sektor perumahan memiliki efek berganda, menggerakkan investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan hunian juga memberi manfaat fiskal melalui peningkatan PBB dan aktivitas ekonomi di kawasan baru. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, sekitar 38 ribu rumah tangga di Papua belum memiliki rumah, terutama di Kota Jayapura. Karena itu, rumah subsidi dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung Program Tiga Juta Rumah.