Kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Provinsi Lampung pada 7 Mei 2026 didahului peninjauan lapangan oleh Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan bersama pemerintah daerah. Agenda mencakup lokasi BSPS di Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Barat, pembangunan rumah susun TNI AU di Astra Ksetra, serta perumahan FLPP Melana Estate di Pesawaran. Tim juga meninjau kawasan kumuh Desa Fajar Bulan dengan rencana penanganan 28,31 Ha melalui perbaikan RTLH, jalan lingkungan, sanitasi, drainase, dan hydrant. Tindak lanjut meliputi percepatan SK penerima bantuan, pemenuhan sanitasi rumah, serta pengawasan program agar tepat sasaran.

Survey lapangan di Pasuruan menegaskan bahwa pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bukan sekadar membangun rumah, tetapi memastikan hunian yang layak, aman, dan sesuai kebutuhan penerima. Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan menekankan pentingnya pengawalan bersama, terutama oleh pemerintah desa, agar program tepat sasaran. Efisiensi menjadi kunci: desain sederhana, fungsional, memanfaatkan material layak pakai, serta menyesuaikan kondisi rumah eksisting. Setiap tahapan distribusi hingga pembangunan harus terdokumentasi dengan baik. Di balik fisik bangunan, kepastian legalitas tak boleh diabaikan—alas hak jelas, dukungan desa, dan dokumen seperti Leter C menjadi fondasi keberlanjutan. Program ini hadir bukan hanya untuk struktur, tetapi juga kepastian hidup masyarakat.

Penanganan kawasan kumuh di Kedung Maling, Mojokerto, bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan melakukan survey langsung untuk memastikan rencana berjalan tepat sasaran, mulai dari penataan kawasan hingga peningkatan sanitasi rumah. Saat ini, proses review DED tengah dipercepat agar pelaksanaan segera dimulai. Program mencakup peningkatan infrastruktur jalan melalui paving dan penyesuaian elevasi, serta kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menghadirkan kawasan hijau dan sehat. Keberhasilan penataan bergantung pada sinergi Pemdes, OPD, dan masyarakat. Harapannya, penataan tahun 2026 tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

Kementerian Dalam Negeri bersama sejumlah kementerian/lembaga menggelar Rapat Koordinasi Inflasi terkait evaluasi Program 3 Juta Rumah pada Senin (13/4) di Gedung SBP Kemendagri. Rapat dihadiri Sekjen Kemendagri, perwakilan Kementerian PKP, KSP, BPS, Bapanas, serta sejumlah instansi lain secara langsung maupun virtual. Dalam laporan, tercatat 100% pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan Bea PBG dan BPHTB sesuai SKB 3 Menteri. Namun, implementasi di lapangan masih bervariasi: 290 kabupaten/kota sudah menerapkan PBG “0 Rupiah” khusus MBR, sementara 216 daerah belum. Untuk BPHTB, baru 79 daerah yang melaksanakan pembebasan.