Kementerian PKP melalui Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan, Rini Dyah Mawarty, bersama jajaran melakukan kunjungan ke Sentra Industri Genteng Godean, Sleman, DIY, pada 5 Juni 2026. Rombongan meninjau proses produksi genteng tradisional sekaligus berdialog dengan pengrajin mengenai kapasitas usaha dan tantangan produksi. Industri genteng Godean berkontribusi nyata bagi perekonomian lokal dengan produksi sekitar 6.000 genteng per bulan, mendukung kebutuhan sektor perumahan dan membuka lapangan usaha masyarakat. Kementerian PKP mendorong penguatan industri bahan bangunan lokal melalui peningkatan kualitas, kapasitas, dan akses pasar. Dukungan terhadap industri rakyat diharapkan memperkuat ekosistem pembangunan perumahan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Rini Dyah Mawarty, menghadiri penyaluran rumah subsidi melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Perumahan New Bukit Tentrem, Bantul, Jumat (5/6). Program ini menjadi komitmen pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). BP Tapera menegaskan dukungan pembiayaan melalui KPR FLPP dengan cicilan terjangkau, uang muka mulai 1 persen, Subsidi Bantuan Uang Muka Rp4 juta, serta insentif lain bagi pembelian rumah pertama. Rini Dyah Mawarty mengapresiasi sinergi pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan pengembang dalam menyediakan hunian berkualitas. Melalui FLPP, semakin banyak keluarga Indonesia dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama. Pemerintah berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan demi menghadirkan perumahan terjangkau, aman, dan berkelanjutan.

Kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Provinsi Lampung pada 7 Mei 2026 didahului peninjauan lapangan oleh Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan bersama pemerintah daerah. Agenda mencakup lokasi BSPS di Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Barat, pembangunan rumah susun TNI AU di Astra Ksetra, serta perumahan FLPP Melana Estate di Pesawaran. Tim juga meninjau kawasan kumuh Desa Fajar Bulan dengan rencana penanganan 28,31 Ha melalui perbaikan RTLH, jalan lingkungan, sanitasi, drainase, dan hydrant. Tindak lanjut meliputi percepatan SK penerima bantuan, pemenuhan sanitasi rumah, serta pengawasan program agar tepat sasaran.

Survey lapangan di Pasuruan menegaskan bahwa pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bukan sekadar membangun rumah, tetapi memastikan hunian yang layak, aman, dan sesuai kebutuhan penerima. Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan menekankan pentingnya pengawalan bersama, terutama oleh pemerintah desa, agar program tepat sasaran. Efisiensi menjadi kunci: desain sederhana, fungsional, memanfaatkan material layak pakai, serta menyesuaikan kondisi rumah eksisting. Setiap tahapan distribusi hingga pembangunan harus terdokumentasi dengan baik. Di balik fisik bangunan, kepastian legalitas tak boleh diabaikan—alas hak jelas, dukungan desa, dan dokumen seperti Leter C menjadi fondasi keberlanjutan. Program ini hadir bukan hanya untuk struktur, tetapi juga kepastian hidup masyarakat.