Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Agama, BP Tapera, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) melaksanakan sosialisasi KPR Sejahtera bagi pegawai Kementerian Agama, Rabu (2/9/2026) di Jakarta. Program ini menawarkan pembiayaan dengan bunga ringan, tenor hingga 40 tahun, serta kemudahan subsidi untuk membuka akses kepemilikan rumah pertama yang layak, berkualitas, dan terjangkau. Langkah tersebut menjadi bagian dari kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan hunian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi fondasi kesejahteraan keluarga Indonesia agar tumbuh lebih sejahtera.

JAKARTA - Balai Warga RW XII di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, segera direnovasi menjadi ruang publik yang lebih nyaman, aktif, dan fungsional guna mendukung ragam aktivitas masyarakat setempat. Persiapan ini ditandai dengan agenda sosialisasi pada Senin (24/8). Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan bersama jajaran pemerintah dan pelaksana proyek turun berdialog langsung guna menyerap aspirasi serta kebutuhan warga. Warga menaruh harapan besar agar gedung ini kelak bisa mewadahi berbagai kegiatan, mulai dari kesekretariatan, pusat pelatihan, aktivitas Karang Taruna, hingga mengaktifkan kembali PAUD. Penataan panggung, perbaikan lantai, pemenuhan fasilitas, hingga pembuatan area hijau (botanikal) turut menjadi usulan utama.

Program Bedah Rumah di Kota Surakarta terus dikuatkan melalui koordinasi dan sosialisasi pada 12 Agustus 2026. Pertemuan di Balai Kota Surakarta membahas percepatan penanganan 691 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dengan verifikasi ketat dan penyiapan calon pengganti. Pemkot Surakarta sendiri telah menangani 9.318 unit RTLH sejak 2011 lewat kolaborasi APBD, APBN/BSPS, DAK, CSR, dan sumber lain. Sosialisasi Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 menekankan penyederhanaan tahapan, fleksibilitas status tanah, serta gotong royong sebagai bentuk keswadayaan. Dari 691 unit, 203 rumah rampung sementara 488 masih berproses. Pemerintah daerah bersama kecamatan dan kelurahan diminta mempercepat verifikasi dan administrasi agar target tercapai optimal.

Surakarta, 12 Agustus 2026 — Program Bedah Rumah kembali menghadirkan harapan bagi warga Banjarsari. Dalam kunjungan lapangan di Kelurahan Ketelan, tiga rumah penerima bantuan milik Ibu Sri Pramiyati, Ibu Puji Rahayu, dan Ibu Tri Hastuti telah rampung 100%. Perbaikan meliputi fasad, pintu, jendela, hingga ruang dalam, dengan dukungan swadaya masyarakat hingga puluhan juta rupiah. Selain itu, verifikasi ulang dilakukan terhadap rumah Ibu Sutrisni dan Ibu Sumini di Kelurahan Banyuanyar sesuai Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026. Hasilnya, rumah Ibu Sumini masih membutuhkan perbaikan atap dan plafon, sementara kebutuhan rumah Ibu Sutrisni menunggu hasil verifikasi teknis. Kehadiran pemerintah bersama warga menunjukkan bahwa hunian layak bukan sekadar impian, melainkan hak yang dapat diwujudkan melalui kepedulian dan semangat gotong royong. Program ini menjadi inspirasi nyata bahwa kolaborasi mampu mengubah kehidupan.

Boyolali, 12 Agustus 2026 — Tim terpadu dipimpin Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan melakukan verifikasi ulang program bedah rumah di Kecamatan Andong dan Desa Bade. Kunjungan menegaskan penerapan Permen PKP No. 6 Tahun 2026 dan menilai kebutuhan nyata warga. Di Andong, rumah Ibu Sufiah yang berlantai tanah dan bocor atap direkomendasikan perbaikan dengan penyesuaian luasan serta pemanfaatan material layak. Ibu Suparmi yang tinggal sendiri membutuhkan perbaikan ventilasi dan atap; solusi disesuaikan dengan kebutuhan penghuni. Bapak Kasdi, tukang traktor, akan mendapat peningkatan struktur atap dengan optimalisasi material eksisting. Di Desa Bade, rumah Bapak Kamsin telah rampung 100% berkat swadaya sekitar Rp25 juta; Ibu Rutiyem berhasil mengubah rumahnya menjadi hunian permanen lewat bongkar total dan swadaya Rp4 juta. Kunjungan ini menegaskan kolaborasi pemerintah dan masyarakat sebagai kunci mewujudkan rumah layak huni.

Kabupaten Boyolali terus memperkuat komitmen dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui sosialisasi Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026. Bertempat di Kantor Bupati Boyolali, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati, Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan, serta jajaran pemerintah daerah. Dalam pembahasan, terungkap pentingnya pendataan dan verifikasi agar bantuan Bedah Rumah tepat sasaran. Dari hasil verifikasi, sejumlah calon penerima belum memenuhi syarat, sehingga perlu segera diganti agar alokasi tetap optimal. Sementara itu, usulan melalui SIBARU mencapai 4.400 rumah, jauh melampaui kemampuan APBD yang hanya mampu menangani sekitar 800–1.000 unit per tahun. Kesimpulannya, keberhasilan program Bedah Rumah di Boyolali bergantung pada pemutakhiran data, kesiapan swadaya masyarakat, serta kolaborasi pendanaan lintas sumber, mulai dari APBN, APBD, hingga BAZNAS. Dengan sinergi tersebut, harapan untuk memperluas penanganan RTLH semakin nyata.