Survey lapangan bukan sekadar melihat kondisi, tapi memastikan setiap bantuan benar-benar berdampak. Di Pasuruan, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan menegaskan bahwa pelaksanaan BSPS harus dikawal bersama, terutama oleh pemerintah desa, agar rumah yang dibangun tidak hanya berdiri—tetapi layak, aman, dan sesuai kebutuhan penerima.

Efisiensi menjadi kunci. Desain rumah dibuat sederhana namun tetap fungsional, memanfaatkan material yang masih layak pakai, serta menyesuaikan dengan kondisi rumah eksisting. Setiap proses, mulai dari distribusi hingga pembangunan, perlu dilakukan dengan cermat dan terdokumentasi, agar tepat sasaran dan menghindari ketidaksesuaian di lapangan.

Di balik pembangunan fisik, ada hal penting yang tak boleh terlewat: kepastian legalitas. Kejelasan alas hak, dukungan pemerintah desa, hingga pemanfaatan dokumen seperti Leter C menjadi bagian penting dalam memastikan program ini berjalan lancar. Karena pada akhirnya, membangun rumah bukan hanya soal struktur, tapi juga kepastian dan keberlanjutan bagi masyarakat.