Ditjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP bersama Pemprov Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah di Auditorium Gubernur Sumbar dan Kantor Satker. Acara ini dihadiri Gubernur Sumbar, Bupati/Walikota, serta jajaran Kementerian PKP. Gubernur menyampaikan apresiasi atas dukungan pusat dalam mewujudkan hunian layak dan terjangkau, menekankan pentingnya sinergi dalam penyelesaian SKB 3 Menteri, pendataan perumahan, dan dukungan RPJMD 2025–2029. Dirjen Perumahan memaparkan backlog perumahan dan solusi seperti pembebasan PBG dan BPHTB “0 Rupiah” bagi MBR, alokasi RTLH, serta peran desa melalui APBDes. Kementerian PKP juga memperkenalkan layanan pengaduan BENAR-PKP. Forum ini menjadi langkah nyata menuju pemenuhan hak hunian layak bagi masyarakat Sumbar.

Kementerian PKP melalui Ditjen Perumahan Perdesaan bersama Pemda Tanah Datar meninjau Hunian Tetap (Huntap) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan kelayakan hunian bagi masyarakat terdampak. Sebanyak 60 unit rumah tipe 36/120 dibangun di atas lahan 1,8 hektare, dilengkapi PSU seperti jalan lingkungan, lampu penerangan, dan aliran listrik yang sudah berfungsi. Lingkungan hunian dinilai aman, bebas banjir dan bocor. Namun, tantangan masih ada terkait akses air bersih dan kualitas jaringan internet. Dengan pekarangan yang luas, warga diharapkan dapat memanfaatkannya untuk kegiatan produktif. Kementerian PKP berkomitmen terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan mitra terkait guna meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian PKP menggelar pembekalan strategis Keuangan & BMN pada 23–25 September 2025 di Ruang Amarilis, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Bogor. Kegiatan ini bertujuan memetakan proses bisnis dan menyusun SOP terstandar untuk mendukung tata kelola yang terintegrasi dan adaptif. Berlandaskan regulasi seperti UU Administrasi Pemerintahan, Perpres, dan Permen PKP terbaru, pembekalan ini mengintegrasikan Probis Keuangan & BMN dengan peta proses Kemen PKP (PKP-01 s.d. PKP-14), mencakup penganggaran, pengadaan, pelaporan, hingga pengelolaan kekayaan negara. Output kegiatan meliputi peta proses lintas unit, subproses, relasi, serta draft SOP makro dan rinci. Dokumen ini mendukung penerapan sistem digital seperti SIMAN dan SAKTI serta penguatan kontrol internal. Dengan tahapan kerja sistematis, Kementerian PKP berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan dan BMN yang transparan, efisien, dan berkelanjutan.

Kementerian PKP menggelar rapat pembekalan monitoring BSPS Tahun Anggaran 2025 pada Selasa, 23 September di Gedung Wisma Karya, Jakarta Selatan. Dipimpin Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, kegiatan ini dihadiri peserta lintas direktorat. Program BSPS menekankan keswadayaan masyarakat dalam membangun rumah layak huni. Monitoring lapangan menjadi kunci ketepatan sasaran dan kualitas pembangunan. Tahapan verifikasi CPB dan penetapan SK lokasi desa tengah berlangsung, didahului rembuk warga dan koordinasi lintas instansi. Pembekalan bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat monitoring melalui Kartu Kendali Konstruksi (K3M). K3M dan Rapid Assessment (RA) digunakan untuk supervisi kualitas rumah, baik manual maupun digital, oleh Tim Pendamping, PPK, dan Satker. Ke depan, diharapkan ada pembekalan lanjutan dan pedoman teknis rumah layak huni yang adaptif. Bersama, kita wujudkan hunian aman, sehat, dan bermartabat bagi masyarakat Indonesia.