Direktorat Jenderal TKPR dan Ditjen Perumahan Perdesaan menggelar rapat strategis untuk menyelaraskan langkah teknis, administrasi, dan regulasi pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan. Target konstruksi dimulai paling lambat Februari 2026. Meski Inpres masih difinalisasi, tim lintas direktorat telah bergerak cepat: identifikasi lokasi, verifikasi lahan, dan penyusunan dokumen seperti SK Penlok dan SPP terus dikejar. Koordinasi intensif dengan pemda dan mitra kehutanan memastikan pembangunan sesuai tata ruang. Distribusi di 30 distrik Yahukimo dan pemetaan kawasan hutan menunjukkan komitmen kuat menghadirkan hunian layak. Semua pihak sepakat, kolaborasi dan komunikasi adalah kunci keberhasilan. Pembangunan ini bukan sekadar proyek fisik, tapi wujud nyata kehadiran negara menjawab kebutuhan dasar masyarakat Papua Pegunungan.

Senin, 20 Oktober 2025, Ditjen Perumahan Perdesaan mengadakan Knowledge Sharing di Auditorium BPSDM Kemendagri, Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pegawai terkait Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Direktur Pembiayaan menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan swasta dalam menyediakan hunian layak. KPP hadir sebagai solusi inovatif mengatasi backlog perumahan sebesar 9,9 juta unit. Tiga narasumber membahas regulasi KPP (Permenko 13/2025), alur penyaluran (PMK 65/2025), dan skema pembiayaan fleksibel bagi UMKM serta penyedia jasa konstruksi. KPP menjadi harapan baru bagi masyarakat non-formal. Sebagai tindak lanjut, akan disusun e-book sosialisasi. Seluruh pegawai Kementerian PKP diharapkan aktif menyebarkan informasi agar manfaat KPP dirasakan luas dan mendukung target 3 Juta Rumah.

Kementerian PKP melalui Ditjen Perumahan Perdesaan memastikan pembangunan perumahan di Daerah Otonomi Baru berjalan sesuai standar. Salah satunya melalui kunjungan ke Rusun ASN PUPR di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Rusun dibangun di atas lahan 10.000 m² dengan 44 unit tipe Wisma Arunika 36 m², menampung hingga 176 penghuni. Per Oktober 2025, progres fisik mencapai 91,88%, melampaui target dengan deviasi positif +0,04%. Tim menemukan genangan di kolam retensi akibat hujan tinggi. Sebagai solusi, disiapkan 14 sumur resapan dan koordinasi dengan BWS Papua Barat untuk penataan aliran air jangka panjang. Pembangunan ini menjadi bukti sinergi pusat-daerah dalam menghadirkan hunian layak bagi ASN, sekaligus simbol kehadiran negara membangun dari pinggiran demi Indonesia yang lebih sejahtera.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan menggelar silaturahmi bersama Balai P3KP Papua II dan Satuan Kerja di wilayah Papua untuk memperkuat koordinasi dan memastikan kelancaran program perumahan. Dalam pertemuan tersebut, beliau menekankan pentingnya komunikasi aktif antar pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah daerah, perbankan, pengembang, hingga masyarakat—guna mewujudkan hunian layak dan berkualitas. Pemanfaatan teknologi juga menjadi sorotan, dengan dorongan untuk mengoptimalkan sistem terintegrasi dan dashboard valid demi efektivitas kerja dan akurasi data. Selain itu, beliau mengajak seluruh pegawai untuk menjaga integritas, bersyukur, dan terus meningkatkan kompetensi. Semangat kerja dan dedikasi dinilai sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pemerintah terus berkomitmen menghadirkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Papua Barat. Dalam Rakor Kepala Daerah se-Papua Barat, Gubernur Dominggus Mandacan mengapresiasi dukungan Ditjen Perumahan Perdesaan PKP dalam menjawab tantangan perumahan di wilayah timur. Dirjen Imran menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah, terutama dalam pendataan, pembebasan PBG, dan penganggaran APBD. Papua Barat memiliki potensi besar namun tantangan geografis yang unik, sehingga kolaborasi aktif sangat dibutuhkan. Data menunjukkan masih ada daerah yang belum membebaskan Bea PBG dan BPHTB bagi MBR. Percepatan kebijakan ini penting agar manfaat program dirasakan luas. Kementerian PKP juga mendorong bantuan rumah swadaya, rusun, dan prasarana perumahan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Pemkab Agam meninjau langsung pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana. Kegiatan ini dihadiri Dirjen Perumahan Perdesaan, Bupati Agam, Kepala BPKP Sumbar, Forkopimda, dan perangkat daerah. Sebanyak 80 unit rumah tipe 36/88 dibangun di lahan seluas 1,4 hektar, lengkap dengan fasilitas umum seperti jalan, drainase, listrik, air bersih PDAM, dan penerangan. Lingkungan dirancang bebas banjir, sehat, dan nyaman. Setiap rumah dilengkapi pekarangan untuk bercocok tanam serta tempat sampah guna menjaga kebersihan. Pemerintah daerah mengapresiasi dukungan pusat dan mengusulkan pembangunan rumah susun bagi tenaga kesehatan. Sinergi pusat dan daerah diharapkan terus menghadirkan hunian layak, nyaman, dan berkelanjutan sebagai hak dasar masyarakat.