Program 3 Juta Rumah terus digencarkan Kementerian PKP untuk menurunkan backlog nasional dan meningkatkan kesejahteraan. Di Papua Selatan, pembangunan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dipercepat, mengingat backlog kepemilikan mencapai 17 ribu dan rumah tidak layak huni 33 ribu unit. Dukungan pemerintah daerah melalui anggaran, pelaporan, dan pembebasan biaya perizinan menjadi kunci. Skema pembiayaan inovatif seperti KUR Perumahan, CSR, dan swadaya masyarakat diintegrasikan lewat aplikasi SIBARU untuk pengajuan bantuan secara digital dan transparan. Permen PKP No. 10/2025 memperluas penerima bantuan, mencakup PSU, rusun, rumah khusus, dan rumah tahan gempa. Kolaborasi lintas sektor di Papua Selatan menjadi bukti nyata pemerataan pembangunan perumahan menuju Indonesia yang inklusif dan sejahtera.

Sumedang, 28 Oktober 2025 — Kementerian Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) menghadiri Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Perumahan di IPDN Sumedang. Agenda utama adalah strategi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah TA 2026, bagian dari Quick Wins RPJMN 2025–2029, guna mengatasi backlog kepemilikan dan kelayakan hunian. Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran, menegaskan peran PKP sebagai regulator, operator, dan fasilitator. Tahun 2026, anggaran Rp10,895 triliun disiapkan untuk BSPS, Rusun, Rusus, PSU, penanganan kumuh, dan sanitasi. Pengusulan bantuan dilakukan via portal https://sibaru.pkp.go.id. Diskusi daerah mencakup usulan Rusun, Rumah Khusus, revisi Inpres, dan validasi data DTSEN. Kementerian PKP menegaskan komitmen memperkuat sinergi pusat-daerah demi hunian layak dan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menggelar kegiatan Edukasi Advokasi Hukum bagi para pegawai, guna meningkatkan pemahaman terkait bentuk-bentuk advokasi hukum yang dapat diberikan kepada ASN di lingkungan Kementerian PKP. Dalam kegiatan ini, peserta memperoleh penjelasan mengenai hak dan mekanisme layanan advokasi hukum sesuai Peraturan Menteri PKP Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelayanan Advokasi Hukum. Materi disampaikan secara komprehensif agar pegawai lebih cermat dan siap menghadapi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum bagi ASN serta mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Selasa, 21 Oktober 2025, Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau capaian program dan anggaran di lingkungan Ditjen Perumahan Perdesaan. Kunjungan ini bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pertemuan bersama Dirjen Imran, para direktur, Sesditjen, dan tim, Menteri PKP menyoroti pentingnya penyerapan anggaran. Per 21 Oktober, realisasi mencapai 60,08%, dengan prognosa 63,90% pada 25 Oktober, 89,70% pada 25 November, dan 98,85% di akhir tahun. Menteri berharap target penyerapan tercapai sesuai rencana dan mendukung program strategis Kementerian PKP. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat perdesaan.