Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan menggelar silaturahmi bersama Balai P3KP Papua II dan Satuan Kerja di wilayah Papua untuk memperkuat koordinasi dan memastikan kelancaran program perumahan. Dalam pertemuan tersebut, beliau menekankan pentingnya komunikasi aktif antar pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah daerah, perbankan, pengembang, hingga masyarakat—guna mewujudkan hunian layak dan berkualitas. Pemanfaatan teknologi juga menjadi sorotan, dengan dorongan untuk mengoptimalkan sistem terintegrasi dan dashboard valid demi efektivitas kerja dan akurasi data. Selain itu, beliau mengajak seluruh pegawai untuk menjaga integritas, bersyukur, dan terus meningkatkan kompetensi. Semangat kerja dan dedikasi dinilai sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Pemerintah terus berkomitmen menghadirkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Papua Barat. Dalam Rakor Kepala Daerah se-Papua Barat, Gubernur Dominggus Mandacan mengapresiasi dukungan Ditjen Perumahan Perdesaan PKP dalam menjawab tantangan perumahan di wilayah timur. Dirjen Imran menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah, terutama dalam pendataan, pembebasan PBG, dan penganggaran APBD. Papua Barat memiliki potensi besar namun tantangan geografis yang unik, sehingga kolaborasi aktif sangat dibutuhkan. Data menunjukkan masih ada daerah yang belum membebaskan Bea PBG dan BPHTB bagi MBR. Percepatan kebijakan ini penting agar manfaat program dirasakan luas. Kementerian PKP juga mendorong bantuan rumah swadaya, rusun, dan prasarana perumahan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Pemkab Agam meninjau langsung pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana. Kegiatan ini dihadiri Dirjen Perumahan Perdesaan, Bupati Agam, Kepala BPKP Sumbar, Forkopimda, dan perangkat daerah. Sebanyak 80 unit rumah tipe 36/88 dibangun di lahan seluas 1,4 hektar, lengkap dengan fasilitas umum seperti jalan, drainase, listrik, air bersih PDAM, dan penerangan. Lingkungan dirancang bebas banjir, sehat, dan nyaman. Setiap rumah dilengkapi pekarangan untuk bercocok tanam serta tempat sampah guna menjaga kebersihan. Pemerintah daerah mengapresiasi dukungan pusat dan mengusulkan pembangunan rumah susun bagi tenaga kesehatan. Sinergi pusat dan daerah diharapkan terus menghadirkan hunian layak, nyaman, dan berkelanjutan sebagai hak dasar masyarakat.
Ditjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP bersama Pemprov Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah di Auditorium Gubernur Sumbar dan Kantor Satker. Acara ini dihadiri Gubernur Sumbar, Bupati/Walikota, serta jajaran Kementerian PKP. Gubernur menyampaikan apresiasi atas dukungan pusat dalam mewujudkan hunian layak dan terjangkau, menekankan pentingnya sinergi dalam penyelesaian SKB 3 Menteri, pendataan perumahan, dan dukungan RPJMD 2025–2029. Dirjen Perumahan memaparkan backlog perumahan dan solusi seperti pembebasan PBG dan BPHTB “0 Rupiah” bagi MBR, alokasi RTLH, serta peran desa melalui APBDes. Kementerian PKP juga memperkenalkan layanan pengaduan BENAR-PKP. Forum ini menjadi langkah nyata menuju pemenuhan hak hunian layak bagi masyarakat Sumbar.
