Ditjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP bersama Pemprov Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah di Auditorium Gubernur Sumbar dan Kantor Satker. Acara ini dihadiri Gubernur Sumbar, Bupati/Walikota, serta jajaran Kementerian PKP. Gubernur menyampaikan apresiasi atas dukungan pusat dalam mewujudkan hunian layak dan terjangkau, menekankan pentingnya sinergi dalam penyelesaian SKB 3 Menteri, pendataan perumahan, dan dukungan RPJMD 2025–2029. Dirjen Perumahan memaparkan backlog perumahan dan solusi seperti pembebasan PBG dan BPHTB “0 Rupiah” bagi MBR, alokasi RTLH, serta peran desa melalui APBDes. Kementerian PKP juga memperkenalkan layanan pengaduan BENAR-PKP. Forum ini menjadi langkah nyata menuju pemenuhan hak hunian layak bagi masyarakat Sumbar.
