Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Tanah Papua Barat. Melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, langkah nyata terus ditempuh agar setiap keluarga dapat menikmati tempat tinggal yang aman, nyaman, dan bermartabat.
Dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Papua Barat, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan apresiasi atas dukungan Ditjen Perumahan Perdesaan PKP dalam upaya menghadirkan rumah bagi masyarakat. Dukungan ini menjadi wujud nyata kolaborasi antar level pemerintahan dalam menjawab tantangan perumahan di wilayah timur Indonesia.
Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran, menegaskan pentingnya percepatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Papua Barat memiliki potensi besar, namun juga tantangan geografis yang unik. Karenanya, peran aktif seluruh pihak, termasuk Pemda, dalam pendataan, pembebasan PBG, serta penganggaran bidang perumahan di APBD sangat dibutuhkan untuk memastikan program berjalan efektif.
Melalui data yang disampaikan, terlihat bahwa masih ada sejumlah daerah yang belum melaksanakan kebijakan pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah percepatan dan komitmen bersama menjadi kunci agar manfaat program perumahan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Papua Barat.
Kementerian PKP juga terus mendorong berbagai program strategis, mulai dari bantuan rumah swadaya, pembangunan rumah susun, hingga dukungan prasarana dan utilitas perumahan. Semua diarahkan untuk memperkuat kualitas permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri.
