BERITA

Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal itu diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat. "Kami ingin dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Jum'at (29/11/2024).

Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan minat investor asing dari negara - negara besar seperti Tiongkok dan Timur Tengah terkait Program 3 Juta Rumah cukup besar. "Minat investor asing terhadap Program 3 Juta Rumah sangat luar biasa. Mereka siap untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Jum'at (29/11/2024).

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima kunci hunian Rusun Pasar Rumput kepada sejumlah penghuni Rusun di Jakarta, Kamis (28/11/2024). Sejumlah penghuni Rusun seperti guru, TNI, ASN hingga wartawan kini dapat menghuni Rusun Pasar Rumput dengan harga sewa yang murah dan terjangkau serta fasilitas yang memadai. “Kini Rusun Pasar Rumput bisa dihuni oleh warga dengan harga sewa yang murah dan terjangkau. Selain itu fasilitasnya juga sangat memadai karena lokasinya strategis,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait.

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajukan audit pelaksanaan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas terkait rencana peningkatan penyaluran FLPP menjadi 800.000 unit di 2025 dari sebelumnya 200.000 unit di 2024. "Saya ingin semua FLPP yang dilaksanakan diaudit, khususnya yang dilaksanakan BTN. Saya minta kepada BPKP untuk melaksanakan auditnya. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat," kata Menteri Ara dalam pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Selasa malam (28/11/2024).