BERITA

news-image Jumat, 31 Januari 2025

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, dukungan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Program 3 Juta Rumah sangat diperlukan. Hal tersebut disampaikan Menteri Ara saat memberikan pembekalan kepada peserta Rapim Polri Tahun 2025 bertajuk "Peran Polri yang Presisi Siap Mendukung Terwujudnya Asta Cita" di The Tribrata Jalan Dharmawangsa III No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jum'at (31/1/2025).

news-image Kamis, 30 Januari 2025

Jakarta - Memasuki 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melantik 31 Pejabat Tinggi Pratama, 66 Pejabat Administrator, dan 23 Pejabat Pengawas di Wisma Atlet, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

news-image Kamis, 30 Januari 2025

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan revitalisasi Wisma Atlet rampung seluruhnya di April 2025 dan siap diresmikan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Ara dalam rapat progres revitalisasi Wisma Atlet di kantor PPK Kemayoran, Kamis (30/1/2025). "Untuk tower yang sudah selesai agar segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata Menteri Ara.

news-image Selasa, 28 Januari 2025

Serang - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan bersubsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau yang ramah lingkungan (green building). Pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan bagi para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur mengatakan, bagi para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau, pemerintah akan memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.