Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Satgas Anti Mafia Tanah guna mempercepat penyediaan lahan negara yang memiliki kepastian hukum untuk mendukung pembangunan hunian bagi masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono serta Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Brigjen Pol. Hendra Gunawan di Wisma Mandiri 2 Lantai 21, Jakarta, Jumat (10/07/2026)
Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melantik delapan pejabat di lingkungan Kementerian PKP yang terdiri atas lima Pejabat Eselon II dan tiga Pejabat Eselon III. Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 21 Wisma Mandiri Thamrin, Kementerian PKP, Jumat (10/07/2026). Pejabat yang dilantik meliputi Yenita Sari, S.H., M.H. sebagai Kepala Biro Komunikasi Publik, Ronal Hasiholan Bakara, S.H., M.H. sebagai Kepala Biro Hukum, dan Setya Pramusinta, S.H., LL.M. sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program di lingkungan Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, Rini Dyah Mawarty, S.T., M.T. dilantik sebagai Direktur Pembangunan Perumahan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat koordinasi percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (10/7/2026). Rapat tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah, sekretaris daerah, jajaran pemerintah daerah, serta BPS provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan pemerintah daerah guna mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026.
Tangerang – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kebijakan hunian berimbang sebagai salah satu strategi memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni. Komitmen tersebut disampaikan saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (10/7/2026). Kunjungan dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Lazarus, S.Sos., M.Si., bersama Wakil Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI. Dari Kementerian PKP hadir jajaran Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Internal dan Penjadwalan serta Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Turut hadir perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, asosiasi pengembang, pelaku usaha sektor perumahan, serta tim teknis.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kantor BPK, Jakarta, Senin (6/7/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola pelaksanaan program perumahan seiring peningkatan anggaran Kementerian PKP serta percepatan berbagai program strategis pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa peningkatan anggaran Kementerian PKP dari Rp5 triliun pada tahun lalu menjadi Rp12,2 triliun pada tahun ini membawa tanggung jawab yang semakin besar dalam memastikan seluruh program berjalan secara akuntabel, efektif, dan tepat sasaran.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama jajaran menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (6/7/2026). Rapat tersebut membahas penguatan koordinasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, dan BPS dalam mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), khususnya untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, serta penetapan calon penerima bantuan berjalan tepat sasaran dan terintegrasi.
