Jakarta - Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP tengah menyiapkan sistem digitalisasi untuk menampung usulan bantuan perumahan dan penataan kawasan permukiman dari Pemerintah Daerah (Pemda). Hal tersebut diungkapkan Wamen Fahri saat melakukan pertemuan dengan rombongan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang dipimpin Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga di Jakarta, Senin (21/4/2025). "Konsep digitalisasi usulan dari daerah tujuannya untuk menghindari adanya indikasi praktik korupsi dengan meminimalisir tatap muka sehingga menimbulkan peluang komunikasi informal," kata Wamen Fahri.
Halo #SahabatPKP Bagaimana kabarnya hari ini? mimin doakan semoga #SahabatPKP selalu dalam kondisi yang baik dan sehat selalu. Nah, #SahabatPKP kira-kira ingin nggak melihat lahan persawahan di Indonesia tetap hijau dan tidak berubah fungsinya. Untuk menjaga agar lahan persawahan tetap hijau dan memberi banyak manfaat bagi rakyat Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara tegas menyampaikan bahwa ke depan pemerintah tidak memperbolehkan lahan persawahan untuk digunakan untuk perumahan. Hal itu tentu diperlukan agar pemerintah bersama masyarakat dapat mendukung ketahanan serta swasembada pangan di Indonesia. Satu langkah cepat yang akan diambil Menteri PKP mengenai lahan tersebut adalah menemui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para pengembang. Apalagi banyak lahan-lahan pertanian di Jawa Barat yang berubah fungsi sehingga membuat luas lahan persawahan semakin minim.
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran, mengunjungi Rumah Susun (Rusun) Griya Adhyaksa Kejati di Sulawesi Utara pada Kamis (17/04). Rusun ini peperuntukan bagi ASN Kejaksaan Tinggi yang berasal di luar daerah dan bertugas di Sulawesi Utara. Dirjen Imran mengapresiasi pengelola dan bangunan rusun "Luar biasa bagus, jika dibandingkan dengan rusun umum yang sudah saya kunjungi sebelumnya. Memang tergantung sekali dengan pengelolanya, jika pengelolanya bagus, pasti rusunnya juga bagus." ujar Dirjen Imran. Rusun ini terdiri dari 2 tower dengan total 88 unit. Setiap towernya terdiri dari hunian umum dan difabel tipe 36 yang terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur dan ruang tamu.
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan didampingi Direktur Sistem Strategis dan Direktur Peningkatan Kualitas melakukan kunjungan ke Perumahan Puri Manado Permai untuk melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan baik rumah subsidi maupun komersil pada Kamis (17/04). Salah satu penghuni rumah subsidi yang berbincang dengan Dirjen Imran, menyampaikan "Saya sudah tinggal disini sejak 2020, bangunan dan lingkungan nyaman. Saya menyicil perbulan Rp 968 ribu dengan tenor selama 15 tahun. Akses ke pusat kota juga dekat hanya setengah jam. Hanya terkendala di air bawaan yang kurang bersih jadi bor sendiri" Suratmi (45).
