Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai pelopor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk meningkatkan penyaluran KPR bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal/tidak memiliki slip gaji bulanan. Hal tersebut disampaikan Menteri Ara dalam Puncak Acara Hari Ulang Tahun (HUT) KPR BTN ke-48 yang juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir di Mall Kota Kasablanka, Minggu (15/12/2024).
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan delegasi World Bank pada hari Jumat (13/12/2024). Pertemuan ini sebagai bagian dari upaya penjajakan peluang kerja sama dalam rangka mewujudkan target Program 3 Juta Rumah. "Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah" ujar Menteri PKP Maruarar Siarait.
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah berupaya menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji namun memiliki kemampuan membayar angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). "Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jum'at (13/12/2024).
Jakarta - Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II telah menyelesaikan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana tsunami dan likuifaksi di Palu Sulawesi Tengah. Hal tersebut disampaikan Kepala BP2P Sulawesi II Bakhtiar saat mendampingi Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti meninjau paket pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (11/12/2024) lalu. Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, warga penyintas bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi pada tahun 2018 lalu sangat membutuhkan hunian tetap mengingat mereka telah kehilangan harta benda bahkan nyawa keluarganya. "Pemerintah ingin para penyintas bencana alam bisa segera menghuni Huntap," ujar Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto.
