Jakarta Selatan — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau lokasi usulan dan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) Program Bedah Rumah di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (5/9/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan bantuan sekaligus melihat secara langsung kondisi masyarakat yang menjadi calon penerima bantuan.
Kementerian PKP meningkatkan alokasi Program Bedah Rumah untuk Provinsi DKI Jakarta pada 2026 menjadi 10.300 unit, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang sebanyak 158 unit. Alokasi tersebut terdiri atas 10.000 unit untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.
Sebaran bantuan tersebut meliputi Jakarta Utara 2.000 unit, Jakarta Pusat 2.000 unit, Jakarta Timur 2.000 unit, Jakarta Selatan 2.000 unit, Jakarta Barat 2.000 unit, serta Kepulauan Seribu 300 unit.
Untuk wilayah Jakarta Selatan, sebanyak 2.000 unit bantuan Bedah Rumah tersebar di 10 kecamatan dan 45 kelurahan. Khusus Kecamatan Tebet, total alokasi mencapai 759 unit. Usulan penerima bantuan berasal dari Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri PKP dan Mendagri berdiskusi langsung dengan tiga calon penerima bantuan (CPB), yakni Nurhayati, Santi, dan Lukman. Salah satu calon penerima bantuan, Santi, tinggal bersama enam anggota keluarganya dalam rumah berukuran sekitar 16 meter persegi. Sehari-hari Santi bekerja sebagai pegawai salon dengan penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan.
Kondisi rumah yang ditempati Santi tergolong sangat tidak layak. Struktur bangunan belum memiliki kolom dan ring balok yang memadai, sementara rangka atap dalam kondisi rapuh. Lantai rumah masih berupa tanah, sedangkan penutup atap berbahan asbes mengalami kerusakan berat dan bocor ketika hujan. Rumah tersebut juga belum memiliki sanitasi dan penghawaan yang memadai. Pelaksanaan pekerjaan Bedah Rumah dijadwalkan mulai 25 September 2026 dan ditargetkan selesai pada 1 Desember 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Bedah Rumah, termasuk di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masih terdapat sekitar 823 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta, sementara backlog kelayakhunian di Jakarta Selatan diperkirakan sekitar 141 ribu rumah.
“Saya sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur dan negara harus hadir untuk daerah yang kumuh dan membutuhkan bedah rumah. Saya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memutuskan 848 rumah diperbaiki di sini dan dalam waktu satu minggu sudah siap datanya yang tentunya sesuai aturan,” ujar Menteri PKP.
Menteri PKP juga mendorong agar pelaksanaan Program Bedah Rumah terus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai program pemerintah menjadi penting untuk memastikan bantuan dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Program Bedah Rumah harus terus disosialisasikan agar seluruh rakyat mengetahui. Dengan demikian, pemerataan bantuan dapat dilakukan dan masyarakat juga dapat ikut mengawasi pelaksanaannya,” tegas Maruarar.
Untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan, Kementerian PKP turut menyosialisasikan berbagai kemudahan melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026. Penyederhanaan ketentuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pelaksanaan bantuan dengan tetap menjaga prinsip ketepatan sasaran, transparansi, dan tata kelola program.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan melakukan kajian mengenai legalitas lahan yang menjadi lokasi Program Bedah Rumah. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan pekerjaan.
Selain peninjauan calon penerima bantuan, kegiatan di Kelurahan Bukit Duri juga diisi dengan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT). Mekanisme tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pengadaan bahan bangunan dilakukan secara transparan dan efisien.
Dari pelaksanaan PTT tersebut diperoleh efisiensi anggaran sekitar 2,25 persen atau senilai Rp3.082.600. Sisa anggaran hasil efisiensi tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk membantu penerima bantuan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian PKP dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Jakarta. “Presiden Prabowo sudah membuat program luar biasa yakni 400.000 bedah rumah seluruh Indonesia. Menteri PKP memberikan atensi khusus untuk Jakarta, khususnya di daerah yang benar-benar membutuhkan dan Pak Ara sudah memberikan kemudahan terkait persyaratannya,” ujar Tito.
Tito menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci agar program perbaikan rumah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara tepat. (*)
