Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta jajaran Kementerian PKP menghadiri Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan agenda Evaluasi dan Penyesuaian Anggaran Tahun Anggaran 2026 serta Pembahasan dan Penetapan RKA K/L Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian PKP dalam DIPA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp10,309 triliun dengan target pembangunan sebanyak 406.260 unit. Kementerian PKP juga memperoleh tambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp2,218 triliun untuk penanganan pascabencana di Sumatera, sehingga total pagu anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026 menjadi sekitar Rp12,527 triliun.
Hingga 1 September 2026, realisasi anggaran Kementerian PKP mencapai Rp3,78 triliun atau 36,64 persen dari pagu non-ABT. Maruarar menegaskan komitmen Kementerian PKP untuk terus mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
“Terima kasih kepada Presiden dan Komisi V DPR RI yang selalu mendukung program Kementerian PKP. Tahun lalu penyerapan anggaran kami mencapai 96 persen dan tahun ini kami menargetkan bisa mencapai 97 persen,” ujar Maruarar.
Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2027, berdasarkan pembahasan RKA K/L, Kementerian PKP memperoleh pagu anggaran sebesar Rp11,76 triliun. Untuk tahun anggaran 2027, pagu yang tersedia bagi Kementerian PKP masih belum mencukupi kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp106 triliun. Kekurangan anggaran tersebut diperlukan untuk meningkatkan alokasi Program Bedah Rumah atau BSPS, pembangunan rumah susun baru, serta melanjutkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
Dalam rapat tersebut, Menteri Maruarar juga menyampaikan perkembangan penanganan hunian bagi masyarakat terdampak bencana melalui dukungan dan gotong royong berbagai pihak. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, telah tersedia sekitar 500 hunian sementara yang dibangun melalui dukungan CSR. Sementara untuk penanganan pascabencana Sumatera, pembangunan hunian tetap melalui gotong royong dan dukungan CSR telah mencapai 1.002 unit.
Menteri Maruarar menegaskan bahwa dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
Ketua Komisi V DPR RI mendorong Kementerian PKP untuk terus melakukan percepatan realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan kualitas hasil pembangunan dan kriteria penerima manfaat yang telah ditetapkan.
Komisi V DPR RI selanjutnya akan melakukan pendalaman terhadap RKA K/L Tahun Anggaran 2027 bersama jajaran eselon I serta memperjuangkan kebutuhan tambahan anggaran Kementerian PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*)
