Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat sinergi dengan sektor swasta dalam memperluas penyediaan hunian layak dan meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto di Wisma Mandiri 2, Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Rabu (02/09/2026).
Pertemuan tersebut membahas langkah konkret untuk memperluas kontribusi dunia usaha melalui semangat gotong royong, termasuk optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah rakyat dalam skala besar tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak, khususnya bagi masyarakat prasejahtera dan MBR.
"Pemenuhan kebutuhan rumah rakyat membutuhkan kekuatan gotong royong dari berbagai pihak. Hari ini, kami memperkuat sinergi itu bersama Djarum Group untuk memastikan lebih banyak masyarakat prasejahtera yang dapat merdeka dari rumah tidak layak huni," ujar Menteri Ara di Wisma Mandiri 2.
Menteri Ara mengapresiasi komitmen jangka panjang Djarum Group yang dinilai konsisten menjalankan prinsip Berbaginomics melalui berbagai program sosial kemasyarakatan, termasuk dukungan terhadap penyediaan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dan pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat.
Berdasarkan data monitoring tahun 2025, PT Djarum memiliki komitmen sebanyak 2.550 unit yang terdiri atas pembangunan rumah baru dan pembangunan sanitasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.517 unit telah berhasil dirampungkan.
Pada sektor pembangunan rumah baru, seluruh target sebanyak 356 unit telah diselesaikan atau mencapai realisasi 100 persen. Sementara pada sektor sanitasi, sebanyak 2.161 unit dari target 2.194 unit telah selesai dibangun dan siap dimanfaatkan masyarakat. Dengan demikian, masih terdapat sisa komitmen sanitasi sebanyak 33 unit.
Untuk tahun 2026, PT Djarum menargetkan pembangunan sebanyak 3.250 unit. Ditambah dengan sisa komitmen sanitasi sebanyak 33 unit, total komitmen yang akan dituntaskan pada 2026 mencapai 3.283 unit.
Dukungan tersebut memiliki nilai yang signifikan. Untuk pembangunan rumah baru, nilai kontribusi diperkirakan mencapai sekitar Rp35 miliar, sedangkan dukungan pembangunan sanitasi terpadu mencapai sekitar Rp10 miliar.
Menteri Ara sebelumnya juga telah meninjau secara langsung pelaksanaan program RSLH yang didukung melalui CSR Djarum di Kudus, Jawa Tengah. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung manfaat program sekaligus memastikan dukungan sektor swasta benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat penerima manfaat.
"Saya berterima kasih kepada Djarum karena bekerja sangat profesional dan bagus pencapaiannya dan saya akan datang ke lapangan untuk meninjau langsung program ini," imbuh Menteri PKP.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Ara juga memaparkan peta jalan program perumahan strategis Kementerian PKP untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog perumahan nasional.
Sejumlah instrumen yang didorong meliputi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kredit Program Perumahan (KPP), serta percepatan Program Bedah Rumah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Kementerian PKP mendorong agar berbagai instrumen pemerintah tersebut dapat berjalan beriringan dengan dukungan sektor swasta. Salah satunya melalui penyelarasan program Bedah Rumah pemerintah dengan program CSR Bedah Rumah yang dijalankan perusahaan, sehingga cakupan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dapat diperluas secara nasional.
Selain pembangunan fisik, Kementerian PKP juga mendorong adanya aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Program perumahan diharapkan dapat diintegrasikan dengan pembinaan komunitas serta pengembangan kapasitas generasi muda di sektor properti lokal.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan rumah tidak hanya menghasilkan hunian yang layak, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Kementerian PKP menilai keberhasilan percepatan Program 3 Juta Rumah membutuhkan keterlibatan aktif seluruh ekosistem perumahan, termasuk badan usaha dan korporasi melalui program CSR.
Komitmen PT Djarum menjadi salah satu contoh bagaimana kontribusi sektor swasta dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam penyediaan rumah layak dan sanitasi.
Dalam pertemuan tersebut, PT Djarum menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program perumahan nasional. Sementara itu, Kementerian PKP berkomitmen memberikan dukungan dari sisi integrasi data dan percepatan perizinan agar pelaksanaan program rumah gotong royong dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
