Kendari – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Se-Sulawesi Tahun 2026 di Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026). Peluncuran program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program bedah rumah.
Pada kegiatan tersebut, Menteri PKP didampingi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wali Kota Kendari Siska Karina Imran. Rombongan juga meninjau langsung kondisi rumah warga penerima bantuan BSPS di kawasan Poasia, Kendari.
Dalam sambutannya, Menteri Ara menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi BSPS sebanyak 8.973 unit rumah pada Tahun Anggaran 2026 dengan total anggaran mencapai Rp179,46 miliar. Setiap penerima bantuan memperoleh dukungan dana sebesar Rp20 juta untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi hunian yang sehat, aman, dan layak.
“Jumlah bantuan rumah di Sulawesi Tenggara tahun ini meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 1.129 unit. Kami berharap ke depan jumlah bantuan dapat terus bertambah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program ini,” ujar Maruarar Sirait.
Menurut Menteri Ara, pelaksanaan perbaikan rumah dijadwalkan mulai Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Kementerian PKP akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan pelaksanaan program berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
Menteri Ara juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) atas dukungan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan perumahan. Data yang akurat dinilai sangat penting untuk memastikan bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami berterima kasih kepada Kepala BPS dan seluruh jajaran karena data yang baik menjadi fondasi penting agar program bantuan perumahan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Berdasarkan data alokasi BSPS Tahun 2026, sebanyak 7.238 unit dialokasikan untuk wilayah pesisir, 902 unit untuk wilayah perdesaan, dan 833 unit untuk wilayah perkotaan. Peningkatan alokasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses terhadap hunian layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara.
Khusus di Kota Kendari, Kementerian PKP mengalokasikan 548 unit BSPS yang tersebar di 11 kecamatan. Alokasi terbesar berada di Kecamatan Puuwatu sebanyak 73 unit, Kendari Barat 63 unit, Kendari 60 unit, Mandonga 58 unit, Poasia 57 unit, Nambo 54 unit, Abeli 53 unit, Baruga 49 unit, Kambu 37 unit, Wua-Wua 24 unit, dan Kadia 20 unit.
Melalui Program BSPS, Kementerian PKP terus mendorong terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan permukiman yang berkualitas di seluruh Indonesia. (Jay)
Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
