Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pelaksanaan Program Bedah Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di DKI Jakarta. Pada tahun 2026, alokasi bantuan Bedah Rumah DKI Jakarta ditingkatkan secara signifikan menjadi 10.300 unit, dari sebelumnya hanya 158 unit pada 2025.
Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi usulan dan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) Bedah Rumah di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (13/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan program Bedah Rumah berjalan tepat sasaran, transparan, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari total 10.300 unit tersebut, sebanyak 10.000 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir. Sebarannya meliputi Jakarta Utara 2.000 unit, Jakarta Pusat 2.000 unit, Jakarta Timur 2.000 unit, Jakarta Selatan 2.000 unit, Jakarta Barat 2.000 unit, dan Kepulauan Seribu 300 unit.
Untuk Jakarta Timur, dari total alokasi 2.000 unit, telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi sebanyak 1.087 unit yang tersebar di 10 kecamatan dan 37 kelurahan. Pengusulan program Bedah Rumah tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur.
“Untuk bedah rumah di Jakarta Timur kami pusatkan di Cakung karena saya telah berkoordinasi dengan Gubernur kalau di Cakung masih banyak RTLH masih kumuh maka kami putuskan untuk bedah rumah di sini agar Cakung semakin menyala!” ujar Menteri PKP.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri PKP juga berdiskusi dengan Lurah Cakung Timur mengenai kondisi rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima, masih terdapat 356 unit RTLH yang belum mendapatkan penanganan.
Menteri PKP menginstruksikan agar seluruh RTLH tersebut dapat diselesaikan melalui program Bedah Rumah secara bertahap dan ditargetkan tuntas paling lambat 26 Desember 2026.
Menteri PKP turut berdialog dengan sejumlah calon penerima bantuan (CPB), antara lain Abdillah yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang es dan kopi, Mahmur sebagai pekerja serabutan, Mursanah sebagai asisten rumah tangga (ART), serta Hermanto yang bekerja sebagai pekerja serabutan.
Rumah yang ditempati para CPB tersebut berada dalam kondisi rusak berat. Bahkan, masih terdapat rumah yang menggunakan material asbes dan membutuhkan penanganan agar masyarakat dapat menempati hunian yang lebih layak, aman, dan sehat. Pelaksanaan pekerjaan Bedah Rumah dijadwalkan mulai 18 September hingga 1 November 2026.
Menteri PKP menegaskan bahwa program Bedah Rumah tidak hanya berhenti pada perbaikan fisik hunian. Pemerintah juga berupaya mengintegrasikan penerima bantuan dengan program pemberdayaan ekonomi dan kepastian legalitas hunian.
Salah satunya melalui pemberian sertifikat gratis bagi MBR yang rumahnya mendapatkan bantuan Bedah Rumah. Selain itu, penerima bantuan juga didorong dapat mengakses KUR Perumahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga.
“Program Bedah Rumah ini bukan sekadar memperbaiki rumah. Kita juga ingin memastikan masyarakat memiliki kepastian legalitas dan mendapatkan akses pembiayaan untuk meningkatkan kualitas ekonominya,” kata Maruarar.
Ia juga meminta jajaran pemerintah dan pemerintah daerah untuk terus menyosialisasikan program Bedah Rumah kepada masyarakat. Menurutnya, informasi mengenai program harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui mekanisme bantuan dan pemerataan program dapat dilakukan.
“Program ini harus terus disosialisasikan agar seluruh rakyat mengetahui. Dengan begitu, pemerataan bantuan dapat dilakukan dan masyarakat yang memang membutuhkan bisa mendapatkan manfaatnya,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan melakukan kajian terhadap legalitas lahan yang menjadi lokasi pelaksanaan Program Bedah Rumah. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan program dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain meninjau lokasi CPB, Menteri PKP menyaksikan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. PTT menjadi bagian dari upaya Kementerian PKP memastikan pengadaan material pembangunan dilakukan secara terbuka, kompetitif, efisien, dan transparan.
Dalam pelaksanaan PTT tersebut, terdapat dua toko bangunan yang diundang, yakni TB. Maju Abadi dan TB. Arif Berkah. Proses tersebut menghasilkan efisiensi anggaran sekitar 17,44 persen, dengan nilai penghematan sebesar Rp30.536.000 dari pagu anggaran Rp175.000.000.
Menteri PKP menegaskan bahwa efisiensi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran yang berasal dari uang rakyat. Sisa anggaran yang diperoleh dari proses efisiensi akan dimanfaatkan kembali untuk membantu penerima bantuan.
“Ini program yang sangat menyentuh rakyat tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, ini uang rakyat dan rakyat berhak tahu ke mana uangnya dan jadi apa,” imbuh Maruarar.
Menurutnya, transparansi harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan Bedah Rumah, mulai dari penetapan penerima, pengadaan material, hingga proses pembangunan rumah.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pencanangan implementasi Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap Program Bedah Rumah, menyederhanakan proses pelaksanaan, serta memperkuat pengawasan.
Regulasi tersebut diharapkan semakin memberikan kemudahan bagi calon penerima bantuan sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, cepat, dan tepat sasaran.
Menteri PKP juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan bantuan Bedah Rumah.
“Saya menghimbau bahwa program ini gratis, tidak dipungut biaya apa pun dan jika ada yang melakukan pelanggaran tolong divideokan dan dilaporkan,” ujar Maruarar.
Kementerian PKP terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat agar percepatan Program Bedah Rumah di DKI Jakarta dapat terlaksana secara optimal. Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga memperkuat kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto, Direktur Jenderal Perkotaan Sri Haryati, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Anggoro Putro, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kapus PPSDM) Tati Meilani Kacaribu, Sesditjen Perumahan Perkotaan Hari Rubiyanto, Kepala Balai P3KP Jawa I Elias Wijaya Panggabean beserta jajaran, Camat Cakung, dan Lurah Cakung Timur.
