Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (13/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta diikuti kepala BPS dari seluruh Indonesia secara daring.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS menyampaikan untuk pertama kalinya Publikasi Statistik Perumahan yang memuat berbagai data dan indikator perumahan nasional. Publikasi tersebut disusun berdasarkan data Susenas serta data administrasi dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor perumahan lainnya, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan perumahan.
Salah satu indikator utama yang disajikan adalah perkembangan backlog perumahan, yang menggambarkan dua persoalan berbeda dalam pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat. Backlog 1 menggambarkan rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri atau masih menempati hunian bukan milik sendiri. Sementara backlog 2 menggambarkan rumah tangga yang sudah memiliki rumah sendiri, tetapi rumah yang ditempati belum memenuhi kriteria rumah layak huni.
Berdasarkan data BPS, backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 menunjukkan perkembangan positif. Persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri turun dari 13 persen pada Maret 2025 menjadi 12,39 persen pada Maret 2026. Secara jumlah, backlog 1 pada 2026 tercatat sekitar 9,29 juta rumah tangga atau menurun sekitar 350 ribu rumah tangga dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan backlog 1 tersebut terjadi di seluruh provinsi. Data tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam akses kepemilikan rumah, sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk memperluas penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
Selain persoalan kepemilikan, BPS juga mencatat perkembangan backlog kelayakhunian atau backlog 2. Indikator ini penting karena persoalan perumahan tidak hanya berkaitan dengan apakah seseorang telah memiliki rumah, tetapi juga apakah rumah yang dimiliki tersebut memenuhi standar kelayakan untuk dihuni.
Secara umum, perkembangan backlog 2 juga menunjukkan perbaikan. Pada semester I 2026 mencatatkan angka 24,03 persen. Hampir seluruh provinsi mengalami penurunan backlog kelayakhunian. Perbaikan kualitas hunian tersebut juga tercermin dari meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni. Pada 2026, persentasenya mencapai 70,30 persen, meningkat dibandingkan 68,40 persen pada 2025.
BPS menggunakan sejumlah komponen dalam menentukan rumah layak huni, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, akses terhadap sanitasi layak, serta akses listrik sebagai penunjang. Dari keempat komponen tersebut, akses terhadap sanitasi masih menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan publikasi tersebut diterbitkan sebagai bagian dari upaya menyediakan data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan di bidang perumahan. Menurutnya, penyusunan statistik perumahan dilatarbelakangi oleh perhatian pemerintah terhadap sektor perumahan sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Terima kasih kepada Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri yang selalu menggunakan data BPS sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Publikasi Statistik Perumahan ini untuk pertama kalinya diterbitkan dan ke depan akan kami publikasikan secara reguler,” ujar Amalia.
Publikasi tersebut juga memperlihatkan perkembangan berbagai program pembangunan perumahan yang dilakukan pemerintah, pengembang, maupun masyarakat secara swadaya. Pada semester I 2026, Program Bedah Rumah tercatat mencapai 88.635 unit, sementara berbagai program perumahan juga terus didukung melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, program pemerintah daerah, pembiayaan perumahan, hingga kontribusi sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dari sisi pembiayaan, hingga semester I 2026 realisasi FLPP mencapai 91.531 unit. Sedangkan Kredit Program Perumahan mencapai 95.878 debitur dengan nilai pembiayaan sekitar Rp20,58 triliun. Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya dukungan pembiayaan terhadap masyarakat maupun pelaku usaha dalam ekosistem perumahan.
Pemerintah daerah juga menunjukkan kontribusi dalam penyediaan perumahan. Pada semester I 2026, program perumahan yang didukung APBD provinsi mencapai 4.014 unit, sementara dukungan APBD kabupaten/kota juga terus berkembang. Pemerintah daerah turut mendukung kemudahan perizinan melalui pembebasan PBG bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan, yang pada semester I 2026 telah mencapai 101.201 unit.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ketersediaan data perumahan yang menjangkau seluruh daerah penting untuk melihat daerah mana yang perlu mendapat dorongan lebih besar dalam penyediaan perumahan.
“Dengan adanya data ini, kita bisa melihat daerah mana yang perlu di-push. Saya senang karena sekarang ada angka yang terukur. Backlog kepemilikan berkurang, backlog kelayakhunian juga berkurang, sehingga kinerja di sektor perumahan dapat terlihat secara lebih terukur,” ujar Tito.
Sementara itu, Menteri PKP mengapresiasi BPS atas diterbitkannya Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026. Menurutnya, data tersebut menjadi penting karena memberikan gambaran yang terukur mengenai perkembangan sektor perumahan sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap berbagai program yang telah dijalankan.
“BPS ini adalah wasit dari kinerja kita. Harus adil dan punya indikator yang terukur. Saya percaya BPS punya metodologi yang benar dan integritas yang benar. Pesan saya kepada BPS, teruslah sampaikan yang benar, bukan yang enak didengar,” ujar Maruarar.
Maruarar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian PKP dan berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan program perumahan. Menurutnya, capaian yang tercermin dalam data BPS merupakan hasil kerja bersama dan kolaborasi berbagai pihak.
“Tidak ada Superman, yang ada Superteam. Data yang dibagikan hari ini merupakan hasil kerja kita bersama. Ada bantuan dari banyak pihak, dari BPHTB dan PBG gratis dari pemerintah daerah, KPP, GWM Bank Indonesia, dan berbagai program lainnya. Jadi ini bukan pekerjaan satu kementerian saja,” katanya.
Melalui Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, pemerintah memiliki dasar yang semakin kuat untuk mengukur perkembangan persoalan perumahan, baik dari sisi kepemilikan maupun kelayakhunian. Data tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan yang semakin tepat sasaran sekaligus memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, perbankan, dan masyarakat dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.
