Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong agar pengusaha Indonesia lebih banyak menyalurkan dana Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan lewat berbagai program perumahan seperti merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Selain sangat membantu masyarakat kurang mampu, kegiatan tersebut juga menunjukkan kepedulian para pengusaha terhadap masyarakat sekitar sekaligus menunjukkan semangat "Berbaginomics" sehingga mampu mewujudkan hunian layak dan lingkungan hidup yang sehat.
"Terimakasih atas dukungan Ibu Liliawati Rahardjo selaku Komisaris Summarecon dan Adrianto P. Adhi, Komisaris Summarecon atas peran serta Summarecon yang melakukan bedah rumah untuk 500 rumah tidak layak huni," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kota Bekasi Jawa Barat, Kamis (21/8/2025).
Menteri PKP hadir langsung dalam kegiatan Pencanangan Bedah 500 rumah kerjasama Summarecon dengan Kementerian PKP Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia yang dipusatkan di SDN Harapan Mulya I Kota Bekasi, Jawa Barat. Turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta jajaran, Wakil Ketua Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Sugianto Kusuma beserta relawan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Komisaris PT Summarecon Agung Tbk., Liliawati Rahardjo, President Director PT Summarecon Agung Tbk., Adrianto P. Adhi, beserta Komisaris dan Direksi Summarecon, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Walikota Bekasi Tri Adhianto dan warga penerima bantuan.
Menteri PKP juga meninjau langsung lokasi renovasi rumah masyarakat dan melakukan pengecatan dinding rumah. Selain itu juga berbincang - bincang dengan warga penerima bantuan serta para siswa yang sekolahnya di renovasi.
Menurut Menteri PKP, adanya CSR perusahaan untuk program perumahan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu juga menunjukkan bahwa para pengusaha memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar tempat mereka membuka usahanya.
"Ini program nyata dan hasilnya dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat. Renovasi rumah rakyat yang tidak layak dilakukan tanpa APBN, tanpa BUMN, tanpa uang negara. Ini namanya "berbaginomics". Selain itu juga menunjukkan tidak semua pengusaha itu "serakahnomics"," katanya.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menyampaikan arahan yang sampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa pembangunan rumah harus membawa manfaat positif dan membuka lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui renovasi rumah tidak layak huni tentunya membuat rakyat sangat bahagia sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman dan aman bersama keluarga.
"Saya tadi ngobrol dengan banyak masyarakat yang menerima bantuan CSR perumahan ini dan mereka sangat senang. Bisa dikatakan kalau di dalam APBN ada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), maka CSR Perumahan bisa disebut "BSPS Swasta"," terangnya.
Menteri PKP juga mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi yang mendukung penuh program perumahan di Jawa Barat dan bisa "mengorkestrasi" para pengusaha, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Terimakasih Gubernur Jawa Barat yang mampu mengorkestrasi berbagai program dan mendukung Program 3 Juta Rumah di Jawa Barat. Selain itu juga kepada Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma atau Aguan yang membantu pemerintah dalam merenovasi 4.000 rumah tidak layak huni di Indonesia. Ayo kita bergotong royong membangun rumah untuk rakyat. Sukseskan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto," katanya.
President Director PT Summarecon Agung Tbk., Adrianto P. Adhi, menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dijadikan momentum dalam rangkaian acara HUT ke-50 Summarecon.
Beberapa kegiatan CSR yang dilaksanakan yaitu bedah atau renovasi fasilitas umum seperti jembatan, sekolah, rumah yang tidak layak dan lainnya.
"Kami target 50 fasilitas umum sampai 2045 dan difokuskan di sekitar wilayah pengembangan Summarecon seperti Bekasi, Bogor, Karawang, Bandung, Kelapa Gading, Serpong, Makassar.
Kami juga punya program bedah 500 RTLH yakni masing-masing 250 rumah di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi yang jadi bagian renovasi 4.000 rumah program Yayasan Buddha Tzu Chi. Penyaluran CSR sektor perumaha memang sejalan dengan program prioritas pemerintah yakni Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PKP," terangnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku senang para pengusaha bisa menyalurkan CSR nya dengan baik. Dirinya juga berharap program renovasi rumah ini tahun depan bisa bertambah jumlahnya.
"Kalau tahun ini Yayasan Buddha Tzu Chi bisa merenovasi 4.000 rumah, tahun depan semoga jumlahnya bertambah jadi 20.000 rumah sehingga lebih banyak masyarakat yang miliki rumah layak huni," katanya.
BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP)
